Kupang, KN – Sejumlah kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mengharapkan saat kepemimpinan Melki Laka Lena dan Johni Asadoma jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bisa berkolaborasi dengan mahasiswa.

Kader GMKI Kupang menyampaikan itu saat berdiskusi dengan Melki Laka Lena, Selasa 12 November 2024 malam. Dalam pertemuan itu didampingi dua senior GMKI Winston Rondo dan Yan Windi.

Awal dialog, Waketum Golkar itu menyebut ke depan pergerakan mahasiswa harus diberi ruang lebih luas. Era sebelumnya, ranah politik cenderung lebih dominan namun kaderisasi itu terlihat sangat terbatas.

“Kita belum kasih ruang ke sektor-sektor seperti politik, ekonomi. Ke depan, teman-teman mahasiswa harus melihat sektor ini,” kata Melki Laka Lena.

Dia menyebut, berbagai program bisa disodorkan ke mahasiswa atau kelompok muda agar terlibat bersama. Berbagai program yang ada, jelas membutuhkan kelompok muda.

“Kita dorong program hilirisasi. Kami pasti butuh dukungan orang. Kami ingin agar anak-anak muda NTT masuk urus ini barang. Kami pasti butuh dari GMKI, PMKRI, HMI, anak-anak cipayung lah,” kata dia.

Dia mengatakan, jika segala program dikendalikan oleh orang-orang aktivis maka kemandirian program bisa berjalan. Dia mengatakan, dengan sokongan dari DPRD NTT pada koalisi Melki – Johni, ia menyebut itu menjadi modal.

Dia meminta para mahasiswa agar bisa memilih sesuai dengan program yang ditawarkan. Melki meminta agar mahasiswa ikut menjaga situasi Pilkada agar tetap kondusif dan menentukan pilihan dengan program yang disiapkan.

“Prinsipnya, kelompok mahasiswa itu saya menghargai idealisme dan kemerdekaan menentukan pilihan. Sehingga tidak usah diarahkan, pasti punya pilihan yang baik,” ujarnya.

Melki – Johni, kata dia, punya program yang ikut merangkul anak-anak muda termasuk mahasiswa. Dengan modal koneksi ke pemerintah pusat, artinya itu merupakan dukungan yang sangat mutlak yang tentu dibutuhkan ditingkat daerah.

Melki mengingatkan mahasiswa bisa membantu menjaga kamtibmas, terutama membantu meminimalisir isu SARA hingga hoax. Apalagi, NTT dalam pemetaan Pilkada secara nasional, menjadi daerah dengan rawan Pilkada.