Melki Laka Lena menyampaikan, dalam setiap pekerjaan pemerintah perlu melibatkan semua pihak berdasarkan kebutuhan. Politisi Golkar itu mengatakan, dengan anggaran pemerintah yang ada dibutuhkan kerja sama.

Ruang-ruang untuk orang lain harus diberikan. Dengan begitu maka ada kemandirian dan ada pelibatan dengan pihak lainnya. Ke depan, dia mendorong semua OPD agar bisa melibatkan berbagai pihak termasuk kelompok mahasiswa dalam mengerjakan berbagai program.

Dia memberi contoh dengan banyaknya Diaspora asal NTT. Potensi itu bisa dimanfaatkan dan berkolaborasi untuk membangun Provinsi ini. Selama ini, mereka belum banyak dilibatkan sehingga masih banyak hal yang belum tersentuh.

Winston Rondo mengatakan, agar kader-kader yang ada di tiap harus organisasi seperti GMKI harus dipersiapkan dengan baik. Paling tidak, intervensi kolaborasi agar memberi banyak ruang untuk melakukan pengembangan diri.

Winston menyebut Melki Laka Lena merupakan sosok aktivis yang dekat dengan cipayung, salah satunya GMKI. Sehingga, komunikasi antar para aktivis dalam mengurai ragam masalah di NTT terutama, bias dilakukan dengan baik.

“Memilih pemimpin rekam jejak, program dan siapa yang mendukung. Kaka Melki tidak memaksa tapi ingat dengan tiga hal ini,” ujarnya.

Dalam dialog, seorang anggota GMKI Cabang Kupang menyebut industri olahan di NTT nyaris tidak ada. Masalah lainnya adalah konflik lahan hingga harga yang belum berpihak ke masyarakat.

Persoalan di NTT, kata dia, hampir sama. Sehingga program hilirisasi yang dicanangkan perlu di konkretnya agar memberi manfaat lebih besar ke masyarakat umum.

“Ini tantangan kita ke depan. Kalau kita buat secara baik, kita bisa maju,” ujar dia.

Mantan Ketua GMKI cabang Kupang Frits Taek menyampaikan terima kasih atas kehadiran Melki Laka Lena sebagai seorang aktivis. Dia bilang hampir semua aktivis datang dari latar belakang perekonomian menengah kebawa.

“Program pemerintah harus bisa membantu anak-anak aktivis agar bisa mandiri,” katanya.

Selama ini, kolaborasi antar pemerintah dengan aktivis masih belum maksimal. Bahkan beberapa kali komunikasi dengan pemerintah juga sempat disampaikan namun belum dijawab serius.