Kupang, KN – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan aplikasi digital SIP-CKPN.
Pelatihan ini digelar di Hotel Kristal Kupang, Sabtu (27/7/2024), dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang ada di NTT.
Ketua DPD Perbarindo NTT Robert P. Fanggidae mengatakan, pelatihan SIP-CKPN digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan CKPN pada 1 Januari 2025.
Karena itu, setiap BPR NTT harus mempersiapkan diri, dari sisi SDM dan sistem, sehingga hari ini DPD Perbarindo NTT menggelar pelatihan SIP-CKPN dengan menghadirkan praktisi perbankan Fernando A. Siahaan dari Creva Business Consulting.
Robert P. Fanggidae menjelaskan, aturan tentang CKPN BPR diatur dalam POJK. “Pengantarnya ada memang, PA Akuntansi tentang SAK EP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat sebagai payungnya. Di dalam SAK itu mengatur perilaku dari setiap acount. Ada kas, piutang. Di bawah piutang ada CKPN sebagai antisipasi, contra acount. Karena hidup ada risiko, menyalurkan kredit juga ada risiko yaitu tidak bisa dibayar kembali. Maka dicicil atau dicadangkan sesuai dengan profil risiko dari setiap usaha, industri, bahkan sampai kepada debitur,” kata Robert P. Fanggidae.
Ia menilai, penerapan POJK tentang CPKN ini punya tujuan yang baik, tetapi dengan jumlah BPR yang sudah sangat banyak, maka penerapan aturan tersebut juga harus adil untuk BPR-BPR yang masih berada dalam skala kecil.
“BPR di Jawa yang di bawah Rp6 Miliar masih banyak. Pemimpin tidak bisa berpikir hanya untuk orang mampu. Justru yang tidak mampu itu yang harus dipikirkan. Yang mampu kan dia bisa akses semua hal dan punya kemampuan. Pemimpin harus memikirkan duluan yang tertinggal atau yang masuk garis kemiskinan. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan di atas (Tuhan). Ketika aku lapar, haus dan seterusnya, seperti tertulis dalam Matius 25: 31 – 46,” tuturnya.
“Di bank juga saya pikir regulator harus pikir yang kecil. Yang besar kan punya kemampuan untuk membayar IT yang bagus, membayar SDM yang bagus. Keberhasilan seorang pemimpin, misalnya, guru bukan banyak yang tidak naik kelas, tapi semua naik kelas dengan kualitas yang baik. Kalau saya berpikir seperti itu, tapi namanya kebijakan nasional, kita bisa apa,” sambung Robert P. Fanggidae.
Tinggalkan Balasan