Waketum KORPRI Ingatkan ASN: Jaga Netralitas Setiap Hari, Bukan Hanya Saat Pemilu

Jakarta, KN – Netralitas ASN itu bukan sekedar Pileg dan Pilkada. Seorang ASN/anggota KORPRI harus netral setiap hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, saat mengukuhkan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode 2021 – 2026, Pengganti Antar Waktu, Senin (5/6/2023) di Aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra, Kota Kendari.

Menurut Bima Haria, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke pulau Rote, memiliki 17.516 pulau, 300 etnis, dan 1.304 suku bangsa serta 718 bahasa.

Untuk mengelola Negara yang sedemikian luas dan beragam ini, diperlukan ASN yang memiliki karakteristik yang paling utama yaitu adil, kalau tidak adil maka tidak dipercaya. Adil itu perwujudannya adalah netral.

Jadi esensi ASN dipilih dan diberi kewenangan untuk bisa melayani semua orang, dengan tingkat pelayanan dan kualitas yang sama baiknya, tidak memihak serta tidak memiliki preferensi.
Selain netral, ASN juga harus kompak, bila tidak kompak, jalan sendiri-sendiri, maka tidak ada korsa dan bisa menjadi alat serta menimbulkan kelompok-kelompok yang akan saling menyingkirkan.

‘Anggota KORPRI mestinya lebih memegang teguh korsa dari pada untuk sekedar jabatan dan kepentingan diri sendiri. Untuk itu, kedepan program peningkatan korsa di kalangan KORPRI harus lebih digalakkan,” ujar Plt. Kepala BKN ini.

Selanjutnya, Waketum DPKN menegaskan, bahwa patriotisme tidak akan berlaku kalau perutnya lapar. Jadi salah satu program yang perlu diangkat adalah kesejahteraan. Aturan ASN tidak boleh berbisnis sudah dihilangkan, akses sebagai anggota KORPRI untuk mendapatkan fasilitas berusaha itu dibolehkan.

“Jadi di era digitalisasi ini, dimana pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, ASN punya banyak waktu luang untuk membuka peluang usaha disamping melaksakan tugas rutin sebagai ASN. Definisi ASN sejahtera itu sederhana, apabila ASN atau pensiunan tidak menggunakan dan menyentuh gaji dan tunjangannya untuk kebutuhan sehari-hari, maka Ia sejahtera,” ujarnya.