Lewoleba, KN – Sebanyak 107 Pantarlih hari ini, Minggu, 12 Februari 2023 dilantik secara serentak oleh Panitia Pemungutan Suara di 18 Sekretariat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Nubatukan. Usai dilantik, pantarlih diutus untuk melakukan pencocokan dan penlitian (coklit) data pemilih, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pemilu 2024.
Pantarih memiliki peran penting jelang Pemilu 2024, yakni untuk memastikan pemilih di Pemilu 2024 nanti adalah benar-benar pemilih yang telah memiliki hak pilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk diketahui, tahapan coklit ini dimulai hari ini dan akan berlangsung sampai 14 Maret 2023.
Kristina Dai Wora, Ketua PPS Kelurahan Lewoleba Utara yang ditemui usai seremonial pelantikan ke 11 Pantarlih membenarkan hal dimaksud dengan mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dan strategis untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih dalam pemilu tahun 2024.
Ketua PPS Lewoleba Utara meminta pihak KPU Kabupaten Lembata, dan jajaran adhoc untuk melakukan supervisi dan monitoring secara ketat dan berkesinambungan / berkelanjutan terhadap kinerja pantarlih, agar data yang dihasilkan dari proses tersebut akurat dan valid serta tidak menimbulkan masalah di hari pemungutan suara nanti.
“Tentunya kita harapkan supervise dan monitoring ketat dari KPU Kabupaten dan jajaran adhoc agar tidak ada permasalahan yang ditemukan dalam proses coklit data pemilih,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Lurah Lewoleba Utara, Yohanes Kia, STT kepada media ini mengatakan Pantarlih harus bekerja lebih ekstra dan teliti sehingga bisa mengakurasi data pemilih dengan baik, karena di beberapa tempat, persoalan data ini menjadi krusial.
“Demi keakuratan dan kevalidan data pemilih sebagaimana diharapkan, PPS harus bisa menjelaskan secara detail terkait hal-hal teknis dalam kaitan dengan pemilih baru, pendatang baru atau pemilih pemula, dengan harapan nantinya persoalan data pemilih jangan sampai menjadi bermasalah untuk KPU,” tambahnya.
Seklur Yohanes juga menegaskan, pantarlih ketika menemukan kendala di lapangan, perlu disampaikan kepada pemerintah untuk bersama PPS dan RT setempat dapat menggalang kerja sama untuk menyelesaikannya.
Tinggalkan Balasan