Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai, masifnya pendekatan keamanan di Papua sebagai bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya. “Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia,” sergah Todung.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas ketimpangan yang telah menganga. “SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” ucap Beka.
Ironisnya, seluruh kerusakan lingkungan dan penderitaan kemanusiaan tersebut justru terjadi atas nama pembangunan dan kepentingan publik. Arsitek sekaligus pemikir perkotaan, Marco Kusumawijaya, mendesak masyarakat untuk bersikap tegas menolak praktik yang meminjam nama rakyat ini.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia,” ujar Marco.
Tinggalkan Balasan