Evaluasi itu, lanjutnya, harus menyentuh sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah ingin memastikan guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid, pasien, hingga masyarakat umum benar-benar merasakan manfaat pelayanan pemerintah.
“Di sekolah harus dicek apakah guru dan orang tua murid puas dengan pelayanan pendidikan. Di rumah sakit dan puskesmas juga begitu. Minimal hadirkan senyum, sapa, dan pelayanan yang ramah,” ujarnya.
Melki juga menyoroti perubahan sistem birokrasi nasional yang menurutnya akan semakin kompetitif dan berbasis kinerja seperti sektor swasta. Ia mengingatkan ASN yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal dalam sistem promosi jabatan.
“Ke depan ASN bekerja berbasis profesionalisme dan kinerja. Yang hanya bekerja rutinitas tanpa kualitas tidak akan berkembang. Karena itu latih diri untuk bekerja dengan pola yang baik,” katanya.
Ia meminta peserta Latsar menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dan tidak takut menghadirkan inovasi baru dalam pelayanan pemerintahan.
“Hanya orang yang membawa ide baru dan perubahan yang akan dilihat sebagai pemimpin masa depan. Jangan hanya menjadi pengikut arus,” kata Melki.
Selain pelayanan publik, Gubernur NTT juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk skema corporate university.
Menurut dia, perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat terus berubah sehingga ASN wajib terus belajar.
“Jangan pernah puas dengan kemampuan saat ini. Setiap waktu selalu ada perubahan dan ASN harus siap meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Melki turut mengingatkan ASN agar menjaga persatuan dan tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat maupun mengganggu semangat kebangsaan.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi aparatur yang bertindak di luar nilai-nilai NKRI.
“ASN harus menjadi perekat bangsa. Jangan ada ASN yang membuat provokasi yang tidak perlu. Kalau tidak menjaga NKRI tentu ada konsekuensi,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan