Maumere, KN – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, menyoroti kecenderungan lama penempatan PMI asal NTT yang masih terfokus ke Malaysia.
Ia secara tegas meminta agar pola tersebut diubah dan mulai membuka peluang ke negara-negara dengan standar dan perlindungan yang lebih baik.
“Kita jangan lagi berpikir Malaysia, Malaysia, Malaysia. Kalau saya boleh menentukan, Malaysia ini stop saja. Kita harus cari negara-negara yang lebih baik,” katanya, saat berkunjung ke LPK Musubu di Maumere, Sikka, Jumat (17/4/2026).
Ia menyebut sejumlah negara potensial yang perlu dimaksimalkan, seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, hingga negara-negara di Eropa dan Amerika.
“Peluang itu besar sekali, apalagi untuk perawat dan tenaga teknis. Kita punya potensi, tapi harus disiapkan dengan baik,” katanya.
Melki bahkan mengungkap pengalaman saat berada di Eropa, di mana ada permintaan hingga 1.000 tenaga montir dari Indonesia yang sulit dipenuhi karena keterbatasan tenaga terampil.
“Cari 1.000 montir saja kita susah. Padahal industrinya ada, kebutuhannya besar. Ini peluang, tapi kita belum siap,” ujarnya.
Gubernur Melki juga menjelaskan, Pemprov NTT menargetkan seluruh proses administrasi dan teknis PMI dapat diselesaikan di daerah sebelum keberangkatan.
“Kita mau semua proses selesai di NTT. Jadi mereka berangkat dari sini langsung ke negara tujuan, tidak lagi urus macam-macam di luar NTT,” tegasnya.
Selama ini, PMI asal NTT umumnya harus transit di daerah lain seperti Batam atau Nunukan, yang dinilai rawan praktik ilegal dan TPPO.
“Kalau semua selesai di sini paspor, sertifikasi, pelatihan maka kita bisa tekan risiko TPPO. Orang berangkat langsung dari NTT ke perusahaan tujuan,” katanya.
Khusus sektor kesehatan, Gubernur menyebut peluang global sangat besar, terutama untuk tenaga perawat.
“Satu tahun kebutuhan perawat di dunia bisa sampai 14 juta. Ini peluang besar untuk NTT,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang, dengan ratusan rumah sakit yang membutuhkan tenaga kerja, termasuk rumah sakit dengan kapasitas dan kualitas tinggi.
Untuk mengatasi kendala biaya pelatihan, Gubernur NTT menyebut, pemerintah telah menyediakan skema Kredit Usaha Rakyat khusus PMI (KUR PMI) melalui Bank NTT.
“Bagi yang kesulitan biaya, bisa manfaatkan KUR PMI. Negara sudah siapkan sekitar Rp50 miliar melalui Bank NTT,” katanya.
Recruitment Partnership Director LPK Musubu, Vonny Francis Yuki, mengatakan lembaganya saat ini mampu mengirim sekitar 50 pekerja asal NTT ke Jepang setiap tahun.
Ia mengakui, keberadaan LPK Musubu tidak lepas dari dukungan Gubernur NTT, terutama dalam proses perizinan di awal pendirian.
“Kami sempat kesulitan urus izin, tapi dengan dukungan Bapak Gubernur, akhirnya LPK Musubu bisa berdiri dan berjalan sampai sekarang,” ujarnya.
Menurut Vonny, pekerja asal NTT memiliki karakter yang menjadi nilai tambah di pasar kerja internasional.
“Mereka dikenal setia, tulus, dan rendah hati. Itu yang membuat mereka diminati,” katanya.
Ia berharap kerja sama dengan STIKES St. Elisabeth terus diperkuat agar semakin banyak tenaga kesehatan asal NTT yang bisa bekerja secara legal di luar negeri.
Bupati Sikka, Juventus Yoris Prima Kago, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan LPK Musubu sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan akan mengarahkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem ke pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan dan akses kerja yang lebih luas.
“Kami dorong anak-anak dari keluarga miskin ekstrem masuk ke pendidikan vokasi, supaya punya skill dan bisa bekerja, termasuk ke luar negeri,” ujarnya. (ocp/ab)