Ia juga menyinggung perilaku merokok dan konsumsi minuman keras yang berdampak pada kualitas pengasuhan anak.
“Stunting bukan hanya soal gizi, tapi juga perilaku hidup,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial akibat data yang tidak valid.
“Ada yang secara ekonomi mampu tapi masih menerima bantuan. Ini harus kita tertibkan,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan pembersihan data dan memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Melki juga menegaskan Rakorda tidak boleh berhenti pada tataran koordinasi dan dokumen perencanaan.
“Yang kita butuh sekarang bukan banyak dokumen, tapi aksi nyata di lapangan. Ini bukan sekadar rapat. Ini tentang bagaimana kita memastikan masa depan anak-anak NTT lebih baik,” tambahnya.
Rakorda ini mengangkat tema transformasi Kemendukbangga/BKKBN dalam mendukung program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan keluarga dan pengelolaan kependudukan.
Mewakili Kepala BKKBN, Direktur Analisa Dampak Kependudukan BKKBN Nyigit Wudi Amini mengatakan, tantangan kependudukan di NTT tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan ketahanan keluarga.
Tinggalkan Balasan