Waingapu, KN – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para Ketua Tim Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pertemuan membahas pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan stunting di daerah.
Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi tersebut menekankan dua agenda besar pembangunan daerah, yakni penguatan ekonomi kerakyatan dan percepatan penurunan stunting.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menyampaikan bahwa kedua agenda tersebut saling berkaitan erat karena kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.
“Sumba Timur memiliki potensi besar yang harus dikelola secara optimal agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan. Kita perlu terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, memperkuat akses pasar bagi para petani dan nelayan, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan ekonomi kerakyatan mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan, pengaturan, dan pengendalian produksi; hilirisasi produk; serta pendampingan bagi para pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan literasi keuangan, akses permodalan, distribusi, dan pemasaran.
Pemerintah Provinsi NTT sendiri telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan NTT yang bertugas memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah. Tim ini terbagi dalam lima kelompok yang fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, komunikasi pemerintahan, implementasi Dasa Cita, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penataan dan penanggulangan kemiskinan.
“Melalui tim ini diharapkan terjalin percepatan koordinasi, sinergi program, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan, sehingga berbagai program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Melki.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal. Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengembangan UMKM, akses permodalan, serta perluasan pasar diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, Bupati Umbu Lili Pekuwali mengungkapkan bahwa tren angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Timur terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Sumba Timur pada 2025 tercatat sebesar 25,64 persen atau sekitar 70.350 jiwa, menurun dibandingkan 27,04 persen pada 2024.
“Meskipun mengalami penurunan, kita harus jujur mengakui bahwa angka ini masih menempatkan Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi NTT,” ujarnya.
Selain kemiskinan, prevalensi stunting juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Data terakhir mencatat angka stunting di Sumba Timur berada pada kisaran 14,9 persen atau sekitar 3.303 balita.
Di sektor pertanian, produktivitas padi sawah pada 2024 mencapai 4,02 ton per hektar, sementara jagung mencapai 3,45 ton per hektar. Sumba Timur juga memiliki komoditas perkebunan unggulan seperti jambu mete dengan luas lahan 7.529 hektar, kelapa 2.003,5 hektar, kemiri 1.406,5 hektar, serta pinang 1.157,2 hektar dengan total produksi mencapai 7.640,10 ton pada 2024.
Potensi lain juga terlihat pada sektor peternakan dengan populasi ternak pada 2024 mencapai 41.202 ekor sapi, 38.976 ekor kerbau, 33.352 ekor kuda Sumba, 58.379 ekor kambing, dan 45.512 ekor babi. Sementara itu, produksi perikanan tangkap mencapai 10.202,29 ton dan produksi rumput laut sebesar 38.731,67 ton.
Bupati Umbu Lili juga menyoroti peran penting sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Produk unggulan lokal seperti tenun ikat Sumba yang telah dikenal hingga mancanegara, madu Sumba, kerajinan tangan, serta berbagai produk olahan pangan lokal memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Program One Village One Product (OVOP), OSOP, dan OCOP yang digagas oleh Gubernur NTT dinilai sejalan dengan program pembangunan daerah “Humba Sejahtera, Humba Mandiri, dan Humba Cerdas”.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi titik awal untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
“Dari ladang, dari kandang, dari laut, dan dari tangan-tangan terampil masyarakat Sumba, kita membangun kesejahteraan yang bermartabat,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh anggota DPR RI, Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah, perwakilan bank Himbara, pelaku UMKM dan IKM, pelaku program OVOP, OSOP, OCOP, kepala SMA/SMK se-Kabupaten Sumba Timur, para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Sumba Timur. (ocp/ab)