Kupang, KN – Pemerintah Kota Kupang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memberikan Apresiasi Khusus Kinerja dan Inisiatif Pembangunan Daerah kepada Kota Kupang dalam kategori daerah dengan progres perencanaan tertinggi.
Penghargaan yang diserahkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti dan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas diterima oleh Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta di Kementerian PPN Jakarta, Senin (15/12).
Penghargaan tersebut menjadi penanda kuat bahwa Kota Kupang dinilai berhasil menunjukkan lompatan signifikan dalam kualitas, konsistensi, serta keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Selain Kota Kupang, apresiasi khusus kategori progres perencanaan tertinggi juga diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonomi baru yang dinilai mampu bergerak cepat dan adaptif dalam menyusun fondasi perencanaan pembangunan.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, dalam sambutannya menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momentum krusial karena menjadi tahun pertama implementasi penuh seluruh dokumen perencanaan pasca transisi kepemimpinan nasional dan daerah.
“Seluruh tahapan perencanaan, mulai dari RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, hingga rencana kerja pemerintah pusat dan daerah, harus benar-benar selaras. Sumber pertumbuhan nasional itu ada di daerah. Kalau daerah tidak bergerak, target nasional tidak akan tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, apresiasi ini bukan sekadar penghargaan, melainkan instrumen untuk memperkuat sinergi pusat–daerah, mendorong efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, serta memotret praktik-praktik baik yang bisa direplikasi oleh daerah lain.
Penghargaan kepada daerah termasuk Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun perencanaan yang terukur, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan, termasuk dalam menghadapi efisiensi anggaran, dinamika kebijakan nasional, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan