Kupang, KN – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT), mengambil langkah berani dan inovatif untuk mendukung petani mapun wanita tani di Provinsi NTT.
Hal ini tertuang dalam rekomendasi rapat dengar pendapat antara Bank NTT dan Komisi III DPRD NTT, yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025.
“Komisi dan Bank NTT menyoroti perlunya penyederhanaan proses verifikasi kredit, khususnya bagi Kelompok Wanita Tani dan para petani, dengan merampingkan dokumen serta memperbaiki alur administrasi agar lebih efisien dan mudah diakses,” kata Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari, usai RDP bersama DPRD NTT.
Ia menjelaskan, komisi juga menilai penyaluran kredit produktif perlu diperkuat karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, sementara kredit konsumtif tetap dibutuhkan namun harus dijaga proporsinya.
“Keseimbangan keduanya penting untuk menjaga kinerja Bank NTT yang stabil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, komisi mengharapkan pelaksanaan KUB dengan Bank Jatim, termasuk kewajiban Buyback saham, dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Komisi juga meminta kejelasan besaran Buyback sesuai porsi penyertaan modal Bank Jatim agar roadmap KUB dapat disusun terukur dan sesuai ketentuan OJK.
Di sisi lain, komisi juga mencatat rasio BOPO Bank NTT yang mencapai 85% dan mengharapkan manajemen mengambil langkah strategis, untuk menurunkannya agar efisiensi operasional dapat meningkat.
“Komisi meminta agar Direksi dan Komisaris Bank NTT membuat Strategi tahun depan dengan fokus menurunkan NPL melalui penagihan intensif dan restrukturisasi,” ungkapnya.
Pada poin terakhir, lanjut De Rosari, DPRD meminta Humas Bank NTT segera mengklarifikasi pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan melemahkan kepercayaan masyarakat. “Peran Humas juga perlu diperkuat untuk menjaga reputasi Bank NTT,” tandasnya. (*)