Menurut AYO, sapaan akrabnya, kebijakan baru ini harus mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam distribusi pupuk.

“Dengan kebijakan ini, semestinya permasalahan distribusi seperti keterlambatan penyaluran, administrasi yang rumit, dan ketidaktepatan jumlah alokasi bisa diatasi. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali,” tegas politisi PAN itu.

Ahmad Yohan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem distribusi pupuk. Ia meminta agar pemerintah memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak menerima.

“Perbaikan tata kelola dan evaluasi berkala sangat penting dilakukan secara komprehensif. Dengan sistem yang akurat dan akuntabel, kita bisa memastikan subsidi pupuk tepat sasaran serta mendukung swasembada pangan nasional,” katanya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPR RI dalam mengawal kebijakan pupuk bersubsidi demi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (*/ab)