Kupang, KN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin rapat terkait evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT, pada Rabu (23/7/2025).
“Program MBG ini sudah berjalan, dan saat ini sudah waktunya bagi kita untuk lakukan evaluasi pelaksanaannya di NTT, agar kita bisa mengakselerasinya lebih cepat sesuai dengan arahan dan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi kita semua,” ujar Melki.
NTT sendiri menurut Melki Laka Lena, mendapatkan kuota pendirian dapur MBG sebanyak 800 dapur dan minimal 600 dapur. Untuk itu ia mengingatkan, agar evaluasi terkait percepatan pembuatan dapur ini harus disikapi secara serius baik oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota se-NTT.
“Intinya adalah jumlah dapur di NTT ini makin lama makin mendekati yang memang harus didirikan di NTT,” tegasnya.
Akselerasi pembuatan dapur MBG di NTT menurutnya adalah hal penting yang harus dikerjakan untuk meminimalisir kehilangan kesempatan bagi anak-anak NTT dalam mendapatkan makanan bergizi gratis, juga kehilangan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menjadi bagian dari program ini.
Kehadiran program MBG ini menurut Melki Laka Lena dapat mendongkrak upaya pengentasan stunting dan gizi buruk di NTT. Selain itu, juga berpotensi menggerakkan roda perekonomian serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat NTT pada umumnya.
“Aspek gizi mestinya bagus untuk siswa-siswi, balita dan anak PAUD. Aspek ekonomi, program ini berpotensi memutar perekonomian di daerah sekitar sekolah dan dapur yang bergerak. Membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menjadi bagian dari dapur MBG atau juga supply chainnya,” ujar Melki.
Kepada pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, Gubernur Melki berharap agar implementasi program MBG ini harus betul-betul terlaksana secara baik.
“Intinya adalah tidak boleh lagi ada kata tidak bisa untuk pelaksanaan MBG untuk alasan apapun juga,” tegas Melki.
Untuk memastikan percepatan pelaksanaan program MBG di NTT, Melki Laka Lena menegaskan akan membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi. Gubernur juga berharap agar hal serupa juga dibentuk di masing-masing Kabupaten/Kota di NTT.
Tinggalkan Balasan