Selain deviden, Bank NTT juga memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Akumulasi penyertaan modal sekitar Rp 53 miliar. Setiap tahun pemerintah daerah mendapatkan deviden sebesar Rp 3,8 miliar. Tahun ini Bank NTT memberikan CSR sebesar Rp 270 juta untuk Pemkab Ende untuk pengadaan fasilitas penunjang kebersihan di DLH,” katanya.
Pada rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Ende, Abdul Kadir Hasan, beberapa anggota DPRD Ende memberikan tanggapan dan catatan kritis terkait upaya pemerintah meningkatkan PAD.
Ketua Fraksi Demokrat, Mikael Badeoda mengatakan meskipun sudah dibantu dengan EDC namun masih ada petugas yang melakukan penarikan retribusi di pasar secara manual.
Ia meminta pemerintah melalui pimpinan OPD yang membidangi agar memantau langsung di lapangan.
“Saat ke pasar, saya masih lihat ada yang terima manual atau tidak gunakan mesin EDC. Saya berharap pemerintah lebih ketat soal ini untuk tekan kebocoran,” katanya.
Tinggalkan Balasan