Kupang, KN – Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan dialog Ngopi (Ngobrol Pintar) dengan tema “Berbenah Dualisme Kepemimpinan Palang Merah Indonesia Kota Kupang”pada Sabtu (7/6/2025) di Aula Kampus UPG 1945 NTT.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk mengurai benang kusut masalah dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang yang tengah terjadi saat ini.
Dualisme kepemimpinan PMI Kota Kupang muncul antara Ketua Erwin Gah yang dilantik oleh Ketua PMI Provinsi NTT Josef Nae Soi, dan Ketua dr. Bill Mandala yang dilantik oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat.
Dialog yang menghadirkan pakar hukum UPG 1945 NTT Dr. Semuel Haning, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Kupang Pauto W. Neno, serta Dekan Fakultas Hukum UPG 1945 NTT Simson Lasi ini mengupas berbagai aspek terkait masalah tersebut.
Pentingnya Latar Belakang Medis bagi Ketua PMI
Kabag Hukum pemerintah Kota Kupang Pauto W. Neno menegaskan bahwa pemerintah Kota Kupang menginginkan kepemimpinan PMI yang memiliki latar belakang medis.
“Kenapa pemerintah lebih percaya kepada mereka yang berlatar belakang kedokteran? Karena 70 persen tugas PMI berkaitan dengan urusan kesehatan,” jelasnya.
Menurut Pauto, sosok ketua PMI yang seorang dokter akan mempermudah komunikasi dengan rumah sakit dan memperkuat pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar pemerintah.
“Jika dipimpin oleh dokter, komunikasi akan lebih baik dan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan optimal,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat luas.
Pauto mengaku diserang di media sosial yang menurutnya itu adalah salib yang harus dipikul. “Harapan pemerintah adalah dengan ketua PMI seorang dokter, pelayanan kemanusiaan dan kesehatan dapat berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.
Dampak Negatif Dualisme Kepemimpinan bagi PMI
Dekan Fakultas Hukum UPG 1945 NTT, Simson Lasi, mengingatkan bahwa dualisme kepemimpinan berpotensi mengganggu pelayanan PMI kepada masyarakat. “Masyarakat akan bingung karena ada ketidakpastian dalam pelayanan,” katanya.
Tinggalkan Balasan