Kupang, KN – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk menyiapkan sistem digital untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah atau PAD.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari kepada wartawan di Kupang, Rabu (23/4/2025).
“Kemarin kita kunjungan kerja ke Jawa Timur (Bank Jatim), kita juga lihat pembayaran semua pakai digital. Pembayaran semua sistim digital, agar supaya kita menhindari kebocoran,” tegas Yohanes De Rosari.
Ia menjelaskan, salah satu potensi PAD yang bisa dioptimalkan adalah pajak parkir. Jika berbicara tentang pajak parkir, memang hal itu menjadi urusan atau domain pemerintah Kabupaten dan Kota.
Namun, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada pasal yang mengatur tentang kerja sama daerah. Sehingga dalam kerja sama ini, dapat dilakukan dalam pengelolaan pajak parkir di tepi jalan umum.
“Jadi pemerintah Provinsi bisa bekerja sama dengan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pajak parkir. Ini sudah kita dorong di badan pendapatan aset dan Bank NTT. Itu bagus sekali,” terangnya.
“Setahun bisa puluhan miliar. Pemungutannya bisa dilakukan langsung satu tahun melalui badan pendapatan daerah pemprov,” sambung De Rosari.
Ia berharap Bank NTT bisa memaksimalkan digitalisasi, untuk mendongkrak penerimaan daerah. “Sehingga masyarakat NTT bisa langsung bayar parkir untuk 1 tahun,” pungkasnya. (*)