Presiden saat itu juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan. “Pada dasarnya adalah Pak Prabowo ingin agar anggaran pembangunan difokuskan kepada layanan publik. Sasaran untuk berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak dan juga mengurangi inefisiensi ataupun lemak-lemak pembangunan yang terjadi di beberapa sektor selama ini,” sebut Gubernur Melki Laka Lena.
Disebutkan, dengan kebijakan tersebut, tentunya seluruh Kementerian, lembaga serta kepala daerah harus menyesuaikan diri dalam rangka memahami visi misi dan juga program yang sudah dilakukan oleh Presiden.
“Tentu kita harus pertajam di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi lapangannya dan juga memastikan bahwa postur anggaran di tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi juga di Kementerian/Lembaga, itu juga betul-betul diorientasikan sebesar-besarnya bagi program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden menginginkan agar kajian atau perjalanan dinas ataupun hal-hal yang mungkin tidak punya korelasi langsung dengan masyarakat itu dikurangi. Ada juga beberapa hal yang tidak lagi bermanfaat untuk kemudian dihilangkan seperti studi banding dan sebagainya tapi beliau ingin agar program yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu harus bisa dieksekusi. Semisal sekolah rusak, ya kita perbaiki atau bangun sekolah baru. Kalau rakyat butuh bibit kita kasih bibit, kalau butuh pupuk kita kasih pupuk,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan