Kupang, KN – Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena telah membangun komunikasi dengan Komisaris Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menyelesaikan masalah hutang pinjaman daerah.
Hal ini dilakukan Melki Laka Lena sebagai bagian dari komitmennya untuk menyehatkan kondisi fiskal keuangan daerah, jika nantinya terpilih menjadi Gubernur NTT.
“Saya sudah bertemu Komut SMI untuk minta pengurangan bunga terkait dengan hutang NTT, dan dia sudah setuju,” kata Melki Laka Lena kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).
Ia menyebut, cicilan hutang daerah menyebabkan kondisi fiskal keuangan di NTT menipis. Sehingga ia bersama Johni Asadoma akan mencari sumber-sumber pembiayaan yang baru dan sah, yang diharapkan bisa menyeimbangkan neraca keuangan daerah.
“Dana yang dari pusat masuk ke NTT itu kan jalurnya ada beberapa. Yang sudah baku itu DAU. Kalau DAK itu tergantung kemampuan pemimpin untuk tembus Jakarta. Itulah gunanya saya dan Pak Johni yang berasal dari partainya pemerintah. Kalau bukan dari partai pemerintah, maka sebatas DAU yang ada dan DAK juga terbatas,” tegasnya.
Dikatakan Melki Laka Lena, kelebihan dirinya dan Johni Asadoma yang diusung oleh partai pemerintah, adalah pihaknya memastikan bahwa akan ada tambahan anggaran dalam bentuk DAK, untuk pembangunan sejumlah sektor di NTT.
“Saya kan putus maju Gubernur itu agak lama. Karena saya harus pastikan bahwa kalau saya tidak maju Gubernur, maka Gubernur berikut hanya harap DAU dan DAK terbatas itu. Tanpa dukungan pusat yang maksimal, maka susah urus NTT dalam kondisi begini,” terangnya.
Melki menyatakan, keputusannya untuk maju di Pilgub NTT juga didukung oleh sejumlah orang yang akan dipercayakan menjadi menteri, yang menjanjikan pembangunan NTT di jaman Prabowo-Gibran akan berjalan dengan baik.
“Syukurnya teman-teman yang akan jadi menteri bilang ke saya untuk maju di NTT, nanti kita topang dari Jakarta,” tegasnya.
Dengan dukungan sejumlah menteri dan presiden terpilih Prabowo Subianto, Melki yakin bahwa ke depan NTT akan mendapat tambahan anggaran untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik. (*)