Rote Ndao, KN – Silvi Saudale (12 tahun), salah seorang siswa kelas VI SD Kapadanon Desa Nusakdale Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao ketakutan setelah mengetahui plafon di ruang kelas ambruk. Untung ambruknya plafon gipsum senilai Rp 720 juta itu khusus di untuk kelas itu, terjadi setelah proses belajar mengajar di sekolah tersebut pada 23 Maret 2024 pukul 12.00 wita, sehingga tidak ada korban akibat ambruknya plafon kelas di sekolah itu.
Padahal gedung kelas yang ditempati Silvi bersama teman-teman itu merupakan salah satu gedung baru yang dibangun pada 2021-2022 oleh Kementerian PUPR menggunakan dana APBN dengan total senilai Rp43 Milliar melalui Balai Prasarana Pemukiman (BPPW) Wilayah I NTT dalam proyek pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah se-kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021/2022 atau lebih di kenal “Proyek Merah Putih”, karena seluruh bangunan tersebut finishing cat merah putih.
Walaupun plafonnya sudah ambruk, namun ruang kelas tersebut masih digunakan Silvi dan teman-teman untuk proses belajar mengajar, karena terbatasnya ruang kelas di sekolah tersebut. Namun kekawatiran Silvi masih berlanjut, karena masih terdapat sejumlah kabel yang bergelantungan dalam ruang kelas itu usai plafonnya ambruk. “Kami takut belajar kembali dalam kelas,” ujar Silvi Saudale kepada Tim Liputan Klub Jurnalis Investigasi, Selasa. 16 April 2024.
Tak hanya ruang kelas Silvi, ruang kelas V dengan siswa 13 orang juga mengalami kejadian serupa, yakni ambruknya plafon gipsum pada 11 Maret 2024, pukul 13.00 wita, namun beruntung tak ada siswa maupun guru, karena saat itu sekolah sedang libur Hari Raya Nyepi.
Orang tua Silvi yang mengetahui kejadian itu, khawatir dengan keselamatan anaknya. “Saya takut anak celaka, cemas saja, karena saat itu dengar informasi plafon runtuh, untung mereka tidak dalam kelas,” kata ibu Henni.
Kepala Sekolah (Kepsek) SD Kapadanon, Marlin Dalla, saat di temui di Rote, Selasa, 16 April 2024, membenarkan kejadian yang nyaris membawa petaka bagi siswa maupun pengajar. Saat kejadian, dirinya berada di lokasi, karena menempati mess sekolah atau rumah tinggal bagi guru daerah terpencil, yang juga merupakan bangunan baru senilai Rp 890 juta yang juga masuk dalam paket proyek pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Se Kabupaten Rote Ndao yang juga dalam kondisi rusak parah. “Saat plafon runtuh, untung saja anak-anak tidak ada dalam kelas, kalau tidak pasti mati, karena jatuhnya secara utuh dan menyeluruh,” kata Marlin.
Kerusakan parah yang terlihat dari bangunan mess guru tersebut yakni, beberapa area tembok dari tampak depan, samping dan belakang mengalami retak, bagian area plafon bahkan roboh, area sudut teras depan mess mengalami keretakan bahkan meninggalkan lubang di tembok dan drainase depan mess guru tidak memiliki pembuangan akhir, dan pengerjaan tidak sempurna selesai dikerjakan.
Keluhan serupa juga dikemukakan Kepsek SD Inpres Onatali, Melyanthon Justensius Johannis. Katanya, sekolah yang berdiri di wilayah Feapopi RT/RW 6/4 Dusun Namodale Desa Onatali Kecamatan Rote Tengah itu banyak ditemukan kerusakan pada bangunan. Bahkan sejak awal dirinya menjadi salah satu kepsek yang menolak menandatangani Berita Acara (BA) saat serah terima yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Agustus 2022 lalu
“Saya salah satu kepsek yang tidak mau tanda tangani berita acara saat serah terima waktu itu, karena sudah tanda tangan berarti setuju Final Hand Over (FHO), sementara ada yang belum beres,” kata Kepsek SD Inpres Onetali, Melyanthon Justensius Johannis, saat diwawancarai KJI, Selasa, 16 April 2024.
Melyanthon menyampaikan, ada sebanyak enam ruangan yang dibangun baru dalam proyek merah putih namun semua dalam kondisi rusak, bahkan saat berada di sekolah tersebut, tampak dua tukang sementara melakukan perbaikan pintu WC dan bak yang tidak dapat menampung air alias bocor.
“Bapak, ibu wartawan bisa lihat sendiri, pintu wc dan bak bocor sementara perbaiki, tukang sementara kerja, saya pakai dana BOS,” tambah Melyanthon sambil menunjukkan kondisi wc yang dalam perbaikan.
Bahkan lantainya juga, kata Melyanthon dilakukan perbaikan dengan memakai dana BOS. Mereka juga meminta sumbangan dari orangtua murid untuk perbaikan agar bisa digunakan meski masih terdapat sejumlah kerusakan yang belum dibenahi antara lain, tembok retak, pintu ruangan renggang tidak dapat di tutup atau di kunci, pagar, gapura, bak air dan tower tak dapat menampung air, saluran air tidak berfungsi menyebabkan air tergenang, jalan masuk/rabat rusak berat, instalasi listrik koslet dan cat tembok terkelupas.
Demikian pula dengan kepala sekolah SD Inpres Holotula, Orias Loweni juga mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 420/073/SDI.H.17/2022 menyatakan, dirinya tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan pekerjaan pembangunan gedung SDI Holotula karena alasan masih terdapat kerusakan pada pembangunan ruang gedung sekolah, bagian tembok semua ruang dan lantai retak-retah (pecah) yang kerusakannya cukup parah dengan foto terlampir, ada 4 ruang wc yang bak penampung airnya tidak menampung air (pecah).
Kepsek SD Holotula, Orias Loweni saat ingin dikonfirmasi telah purnabakti dan saat dicoba untuk dihubungi hingga saat ini tidak dapat dikonfirmasi, namun saat tim KJI mendatangi sekolah tersebut yang kini dijabat oleh Melkianus Langga tidak berada di tempat, salah satu guru yang enggan disebut namanya mengatakan,” Kepsek sedang tidak ada di tempat, jika terkait sekolah nanti bicara saja ke Dinas karena ini kepsek yang baru.”
Kerusakan dan kondisi bangunan baru yang rusak sebelum dipakai juga terjadi di SD Papela yang terletak di Dusun Anlaso Desa Londalusi, Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote-Ndao
Sekolah yang sudah dibangun sejak tahun 1956 ini juga kebagian proyek renovasi dan rehabilitasi. Sang kepala sekolah, Istini S.Pd., saat ditemui di sekolahnya, Kamis, 4 april 2024 lalu, mengakui kalau ada gedung lama yang sudah rusak dibongkar dan diganti dengan pembangunan satu gedung baru untuk dua ruang kelas. Bangunan barupun sudah rusak karena tembok retak dan cat terkelupas, kondisi lapangan yang dibangun tidak rata, bak kamar mandi bocor padahal memakai keramik. bak air bocor dan rembes. Saat musim hujan, air akan merembes karena bak rata dengan permukaan tanah sehingga air menjadi keruh pada musim hujan serta berlumpur. Beberapa bagian tembok pun sudah retak padahal belum dilakukan serah terima. “Bangunan barupun sudah rusak karena tembok retak dan cat terkelupas, kondisi lapangan yang dibangun tidak rata, bak kamar mandi bocor dan bak penampung air juga bocor dan rembes,” kisah Istini.
Seluruh kondisi itu, menurut Istini, sudah disampaikan ke pihak pelaksana. Mereka berjanji memperbaiki kerusakan tersebut. Namun hingga saat ini belum juga direalisasikan. Pekerjaan fisiknya lebih dari 3 bulan dan ada tambahan kompensasi waktu pelaksanaan selama dua bulan tetapi tidak dilakukan oleh pelaksana.
”Kami hanya sebagai penerima. Kami berterima kasih karena adanya bantuan ini, namun kami berharap keluhan agar ada perbaikan kerusakan, bisa diperhatikan,” ujar Istini.
SD Negeri Papela mendapat pembangunan satu gedung untuk tiga ruangan kelas, satu bangunan toilet terdiri dari 4 wc beserta bak air dalam wc, pembangunan bak penampung kapasitas 5.000 liter dan tower. Namun bak penampung juga tidak bisa dimanfaatkan karena bocor sebelum dipakai. Sekolah telah mengambil inisiatif memperbaiki kebocoran bak penampung dengan menggunakan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) namun masih bocor.
Keluhan – keluhan sarana prasana yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan tertuang dalam notulen rapat tertanggal 18 Agustus 2022 nomor 240/760PK05 yang ditandatangani Kepela Dinas Pendidikan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Rote Ndao , Yosep Pandie yang isinya menyatakan para Kepsek dari 18 sekolah menolak menandatangi Berita Acara serah terima pengelolaan sementara sekolah penerima paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah kabupaten Rote Ndao ditujukan ke PPK Pelaksana Strategi Satker Pelaksanaan Pemukiman Wilayah I NTT dengan dilampirkan pula foto – foto kerusakan gedung sekolah
Diketahui, proyek tersebut terlaksana di bawah Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melelang paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi 18 Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
Ditelusuri melalui open tender dan LPSE, tender dimenangkan PT Dua Sekawan, milik Haji Muhammad Darwis yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 6 Oesapa-Kupang, dengan penawaran 20 persen lebih rendah atau Rp.38 miliar dari nilai pagu paket yang diberikan negara yakni sebesar Rp 48,16 miliar dan menempati zona kuning dengan poin 57. Namun di ketahui nilai pagu paket tersebut mengalami penambahan di tengah perjalanan pengerjaan proyek menjadi Rp.43milliar.
Paket pekerjaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana 18 Sekolah se-Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2021 atau lebih di kenal “Proyek Merah Putih” diketahui dengan nomor kontrak HK.02.03/SPK/PPK.PS/495 tanggal 19 Mei 2021, dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender yang dimulai sejak 19 Mei 2021-14 Desember 2021.
Dalam proses pemilihan penyedia tersebut, jadwal tahapan berulang kali mengalami perubahan, hingga proses pengumuman pemenang baru dapat dilakukan pada April 2021 atau bertambah 1 bulan dari jadwal seharusnya. Sementara proses penandatangangan kontrak baru dilakukan Mei 2021 setelah empat kali perubahan jadwal, dan proses pengerjaan proyek mulai dilaksanakan pada Mei 2021 hingga Desember 2021 atau selama tujuh bulan.
Surat penolakan penandatangan berita acara penyerahan paket pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah sekabupaten Rote Ndao oleh para kepsek ditanggapi pemerintah. Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai prasarana Pemukiman Wilayah NTT Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provinsi NTT melalui surat nomor 724/Cb.19.5.4/2022, tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prasarana Strategis Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I NTT, Hendro Ndolu, mengirim surat yang ditujukan ke Direktur PT Dua Sekawan sebagai kontraktor proyek tersebut untuk menindaklanjuti sekolah yang melaporkan kondisi kerusakan pada dinas Pendidikan Kepemudaaan dan Olahraga (PKO) Rote Ndao selama masa pemeliharaan 180 hari kalender dari tanggal 28 Mei-24 November 2022.
“Kontraktor pelaksana diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan agar dapat dilaksanakan serah terima pengelolaan sementara kepada pihak sekolah, kontraktor pelaksana diharapkan melaporkan hasil pekerjaan perbaikan secara tertulis dilengkapi dokumentasi proses dan hasil perbaikan kepada PPK prasarana strategis satker pelaksanaan prasarana pemukiman wilayah I NTT,” tulis surat itu dalam poin 2 dan 3.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman wilayah NTT Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman wilayah 1 provinsi NTT, kembali mengeluarkan surat nomor 1174 /Cb19.5.4/2022. Surat ini dikeluarkan berdasarkan dokumen catatan hasil pemeriksaan lapangan nomor BA/HPL.FHO/PPK.PS/1170 tanggal 22 Desember 2022, dokumentasi pemeriksaan pekerjaan FHO yang tercantum hasil defect list atau perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual.
“Masih terdapat kerusakan pada beberapa item pekerjaan yang perlu perbaikan sesuai hasil pemeriksaan lapangan, kontraktor pelaksana diberi tenggang waktu hingga 30 Desember 2022 untuk melaporkan secara tertulis hasil perbaikan di lapangan, apabila tidak menyelesaikan tepat waktu, maka disepakati pemberian sanksi sesuai kontrak dan perubahannya” tertulis dalam isi surat tertanggal 24 November 2022.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Rote Ndao, Yosep Pandie, saat didatangi dua kali pada tanggal 16 dan 17 April 2024 di ruang kerjanya, membenarkan adanya 18 sekolah negeri yang dibangun di sejumlah kecamatan Rote Ndao dan semuanya dalam kondisi rusak hingga saat ini.
“Iya, ada 18 sekolah yang dikerjakan di beberapa kecamatan, dan memang kondisinya rusak, mereka (kepsek) sudah lapor tapi persoalan berlarut-larut karena dari awal memang sudah salah dan tidak jelas,” tandas Yosep.
Dari awal sudah salah karena menurut dia, sempat terjadi pergantian material batu yang diketahui seharusnya bata merah namun diganti batako dan menjadi persoalan yang akhirnya proyek di 18 sekolah tersebut sempat dihentikan. Bahkan material pasir pun diganti. Proyek itu seharusnya menggunakan pasir Takari yang ada di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, namun diganti dengan pasir lokal dari Rote Tengah yang banyak mengandung lumpur.
Yosep manambahkan, saat serah terima pun semua kepala sekolah menolak penandatangan Berita Acara. “Saat serah terimapun teman-teman (kepsek) banyak mengeluh, tapi kita tidak bisa buat apa-apa,” kata Yosep.
Yosep juga mengakui, mengetahui adanya kejadian plafon ruang kelas di SD Kapadanon runtuh. Namun dia mengaku tak bisa berbuat banyak karena aturan proyek FHO hanya enam bulan, dan saat kejadian sudah usai masa pemeliharaan. “Dinas tak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa sekolah menggunakan dana BOS untuk perbaiki yang rusak, agar ada nilai manfaat,” jelasnya.
Sumber yang turut ikut melaksanakan proyek ini membenarkan adanya pergantian material yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dirinya menuturkan kerusakan paling parah seperti tembok terbelah, retak hampir semua ruangan baru, bak bocor karena material pasir sesuai APBN menggunakan pasir takari yang didatangkan dari Kupang. Diduga pasir takari itu hanya beberapa truk yang diturunkan. Sisanya mengambil pasir kali mati yang mengandung lumpur. Untuk material bahan bangunan lainnya, pengerjaan proyek tersebut seharusnya menggunakan batu bata merah, tapi dipasang batako dan tidak ada Justifikasi Teknik (Jastek). Perubahan dilakukan hanya lisan sehingga di pasang batako akhirnya dirubuhkan dan mangkrak hingga dua bulan sambil menunggu justifikasi.
“Sesuai RAB, material pasir harusnya pasir takari dari Kupang, namun pemegang proyek tidak mau merugi, ambil pasir lokal yang mengandung lumpur, pekerjaan di sini memang semua tidak sesuai spek, hasilnya bukan buruk tapi sangat buruk,” tandasnya.
Selain itu, sumber yang turut ikut melaksanakan proyek ini menambahkan bahwa dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Dua Sekawan disinyalir tidak dikerjakan sendiri. Mereka diduga melakukan sub kontrak di luar perjanjian ke beberapa oknum. Proyek tersebut awalnya dikerjakan oleh Haji Darwis pemilik PT Dua Sekawan, lalu dioper ke salah satu anggota DPRD Kabupaten TTU, Florentinus Sonbay (Afo).
Saat dikonfirmasi KJI NTT, Selasa, 30 April 2024, Florentinus Sonbay alias Afo membantah terlibat dalam proyek tersebut. Selain itu dia juga mengatakan tidak ada sub kontrak dalam pengerjaan proyek tersebut. Namun dia mengakui kalau pengerjaan proyek tersebut ikut di-handle anaknya, Reynaldo Sonbay alias Aldo sebagai pelaksana proyek, berdasarkan permintaan lisan pemilik PT Dua Sekawan Haji Darwis. “Tidak ada subkontrak, anak saya yang bantu di sana, semuanya dikerjakan oleh PT Dua Sekawan, milik Haji Darwis,” ujar Afo.
Pelaksana Proyek, Reynaldo Sonbay alias Aldo, saat dikonfirmasi mengaku dipekerjakan secara lisan tanpa kontrak kerja apapun karena hubungan kenalan dengan kontraktor, Haji Darwis dan ditunjuk menjadi pelaksana proyek khusus mengawasi para pekerja konstruksi. Dia juga mengaku tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik melainkan lulusan S2 prgram Ilmu Komputer. “Saya lulusan S2 Komputer, tapi diminta Haji Darwis untuk kerja. Saya ya kerjanya mengawasi para tukang,” ujarnya.
Saat ditanyai soal pergantian material, Aldo tidak menampik bahwa dalam proses pengerjaan gedung-gedung sekolah terdapat pergantian salah satu material yakni batu bata merah diganti batako. “Kalau soal pembongkaran setahu saya di SD Onatali itu memang dibongkar ganti batako. Tapi secara keseluruhan semua proyek sekolah sudah sesuai spek,”tambah Aldo
Oknum lainnya yang disinyalir juga terlibat tanpa ikatan sub kontrak yakni pengusaha asal Kupang, Aming Tandjung. Namun Aming menjelaskan bahwa keterlibatannya sebagai suplai material hanya berjalan selama tiga bulan. Setelah itu dia mengundurkan diri lalu digantikan temannya, Simson Polin, caleg DPRD terpilih periode 2024 – 2029 asal partai PSI Kabupaten Rote.
“Saya memang kerja dari awal, tanpa ada kontrak, karna saya hanya membantu tapi kemudian saya berhenti setelah tiga bulan pengerjaan, diganti Simson Polin, nanti sama Simson saja, karena dia yang di lapangan,” kata Aming saat ditemui dikediaman seputaran Kuanino, Rabu, 1 Mei 2024.
Saat ditanya apakah saat masih sebagai supplier ada kejadian pergantian material bata merah ke Batako, dia juga mengakui ada pergantian material bahan bangunan bata merah ke batako “Setahu saya hanya yang di speknya harus bata merah, karena tidak ada, diganti batako untuk semua sekolah, hingga di buat CCO dan itu di setujui kepala balai,” tambah Aming.
Supplier material proyek Sarpras, Simson Polin, yang dikonfirmasi pada hari yang sama Rabu, 1 Mei 2024, mengaku hanya membantu untuk pengadaan material dan tanpa ada ikatan kontrak atau sub kontrak untuk proses pembangunannya dan mengantikan posisi Aming sebagai supplier material. “Kalau saya berteman dengan Aming, dimintai tolong untuk suplai batu karang, batu kali, dan bahan bangunan lainnya,” ujarnya.
Soal adanya pergantian beberapa jenis material bangunan seperti pasir dan batako dirinya mengaku tidak tahu menahu sama sekali, begitu juga kondisi sekolah yang sudah dalam keadaan rusak. Pasalnya saat proses serah terima, semua sekolah dalam kondisi baik, “Saya tidak tahu kalau sekolah rusak dan ada pergantian material, karena waktu PHO semua dalam kondisi baik, kalau sekarang rusak, barangkali karena cuaca hujan dan angin belakangan ini,” kata Simson.
Sementara itu, PPK BPPW wilayah I NTT, Hendro Ndolu, saat di temui di area parkiran kantor BPPW, Selasa, 30 April 2024, tak menjawab detail perihal konfirmasi dan mengatakan tidak tahu menahu adanya sekolah yang rusak. “Beta (saya) sonde (tidak) tahu sekolah rusak. Untuk tanggapan, nanti beta lapor pimpinan dulu. Beta juga punya hak pribadi. Kalau saat ini, beta konfirmasi pimpinan dulu. Maaf saya pulang makan dulu,” katanya sambil berjalan menjauh.
Kepala BPPW NTT, Ika Sri Rejeki, saat didatangi di kantor BPPW NTT mengaku tidak tahu menahu terkait proyek sekolah Rote Ndao, karena baru menjabat tahun 2024, menggantikan kepala Kepala Balai PPW NTT yang sebelumya dijabat Normansjah Wartabone yang kini dipindahkan ke Balai PPW Provinsi Gorontalo. “Kalau masalah sekolah, terus terang saya belum tahu, karena saya baru 3 bulan di sini. Intinya saya tanya dulu Satker dan PPK, Hendro Ndolu, kalau saya tidak tanya saya tidak bisa jawab,” kata Ika.
Pasca dikonfirmasi, dua pekan kemudian, Selasa, 14 Mei 2024, PPK BPPW wilayah I NTT, Hendro Ndolu, malah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2024 oleh Polresta Kupang Kota dalam kasus penipuan dan penggelapan dan terancam kurungan penjara di atas lima tahun,
Tersangka Hendro Ndolu dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan anggaran APBN tahun 2021-2022 senilai Rp 40,6 miliar dalam proyek rehabilitasi infrastruktur gedung olah raga (GOR) Oepoi Kupang.
Dikonfirmasi kedua kali oleh Tim KJI di Mapolresta Kupang Kota, Jumat, 17 Mei 2024 pukul 15.47 wita, Hendro Ndolu, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, berada dalam ruang pemeriksaan penyidik enggan berkomentar. Dengan menggunakan kemeja lengan panjang bercorak warna coklat, ia tampak kusam dan kuyu. Ia bersikeras untuk tidak menjawab pertanyaan dan tetap kukuh mengatakan,”Beta (saya) lapor pimpinan dulu, posisi sekarang saya staf, untuk semua informasi dari pimpinan,” tukasnya lalu memilih bungkam.
Pemilik PT Dua Sekawan, Haji Darwis, saat ditemui, Senin, 10 Juni 2024 pukul 17.10 dikawasan Oebufu, Kota Kupang mengatakan, bahwa benar pekerjaan proyek pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah se kabupaten Rote Ndao dikerjakan oleh perusahaannya PT Dua Sekawan tahun anggaran 2021 dengan nilai Rp.38,1 Milliar.
“Iya, perusahaan saya yang dapat pekerjaan tersebut, 18 sekolah di Rote Ndao,”kata Haji Darwis.
Saat ditanyai perihal adanya sub kontrak, dirinya menampik proyek tersebut tidak di subkan, namun para pekerja yang terlibat seperti Afo, Aldo (anak Afo), Aming dan Simson Polin merupakan kenalan dan teman baik yang di percayakan untuk membantu dalam pekerjaan proyek tersebut. “Tidak ada sub kontrak, mereka hanya membantu saja, karena kita kenalan,kalau Aldo, anaknya Afo memang dia sarjana teknik jadi saya pakai dia,”tandas Darwis.
Haji Darwis juga mengaku tidak tahu menahu perihal adanya sekolah – sekolah yang mengalami kerusakan parah hingga nyaris menelan korban jiwa para siswa dan, ia menuturkan, saat PHO seluruh kondisi sekolah dalam keadaan baik dan dirinya sama sekali tidak mendapati surat penolakan tanda tangan berita acara dari para kepsek.
“Saya tidak tahu ada penolakan dari kepsek karena waktu PHO sudah selesai,tapi kalau memang ada rusak, saya atensi,”kata Darwis.
Darwis juga mengaku, nilai proyek pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah se kabupaten Rote Ndao yang semula sebesar Rp.38,1 milliar tersebut, ditengah pengerjaan mengalami kenaikan nilai proyek menjadi sebesar Rp.41milliar dengan alasan ada addendum untuk prasarananya seperti pagar, tempat cuci tangan, gapura sehingga ada penambahan besaran nilai proyek tersebut. Selain itu untuk material pasir yang diganti, katanya tetap memakai pasir Takari, pengantian material hanya pada batu bata merah yang diganti batako, karena material tersebut tidak terdapat di Rote.”Semua material seperti pasir dari Kupang, yang diganti hanya batako, karena batu bata merah tidak ada di Rote,”tutup Darwis. (Klub Jurnalis Investigasi NTT).