Ruteng, KN – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini berhasil dipertahankan Pemkab Manggarai selama Enam (6) tahun beruntun, sejak 2018 hingga 2024.
Penyerahan LHP berlangsung pada Kamis (27/06/24) di Kupang dan dipimpin oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi, di Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Jl. WJ Lalamentik No.91, Oebobo – Kupang.
LHP diterima oleh Bupati Manggarai, Herybertus G. L Nabit bersama Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir.
Bupati Manggarai Herybertus G. L Nabit mengatakan, WTP yang hari ini diperoleh, bukanlah semata-mata untuk membanggakan sebuah kinerja atas laporan keuangan tetapi lebih dari itu harus berkontribusi untuk perbaikan berbagai indikator makro.
Ia menjelaskan, Indikator Makro Kabupaten Manggarai yang telah disebut secara khusus oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT adalah pertama, Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai yangg terus menunjukkan peningkatan.
“Pertumbuhan ekonomi kita mulai dari -0,87% (tahun 2020); 2,43% (tahun 2021); 2,85% (tahun 2022); lalu menjadi 3,79% pada tahun 2023 yang lalu. Sebagai catatan, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai pada tahun 2023 menempati urutan ke-5 di bawah Manggarai Barat (4,77%), Alor (4,09%), Kota Kupang (3,93%) dan Ende (3,83%), sedangkan laju pertumbuhan provinsi NTT tercatat 3,52%,” ungkapnya.
Kedua, Tingkat Penggangguran Terbuka yang terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 3,7% (tahun 2021); 3,5% (tahun 2022); lalu turun menjadi 2,44% pada tahun 2023.
Kemudian yang ketiga Tingkat Kemiskinan yang terus mempertahankan trend penurunan meski masih cukup tinggi: 20,48% (tahun 2021); 19,84% (tahun 2022); lalu turun menjadi 19,69% pada tahun 2023.
Sementara posisi ke empat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga terus mengalami peningkatan dari 65,01 (tahun 2021); 65,83 (tahun 2022); lalu meningkat cukup banyak menjadi 68,48 pada tahun 2023.
Kemdati demikian lanjut bupati Hery, Perbaikan atas berbagai Indikator Makro tersebut adalah dampak dari membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan opini WTP yang diterima merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah, DPRD Manggarai dan seluruh unsur di daerah,” ungkapnya.
Opini WTP menurut orang nomor satu Manggarai ini, merupakan rangsangan sekaligus motivasi bahwa seluruh staf di birokrasi Pemda Manggarai telah bekerja optimal.
Tak lupa politisi PDIP itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terus mempertahankan capaian opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
“Berkaitan dengan Opini WTP, Pemkab menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Pemkab Manggarai yang sudah bekerja sesuai kaidah keuangan,” pungkasnya.
Ia berharap, pengelolaan keuangan di Kabupaten Manggarai akan terus lebih baik ke depan dan yang sudah diraih harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.
“Semoga semangat ini tidak akan luntur sehingga pengelolaan keuangan akan semakin baik pada masa mendatang,” tutupnya. (Yhono Hande)
