Ba’a, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) di Ba’a, Kabupaten Rote Ndao, Selasa, (28/5/2024).
Menariknya, di sela-sela kegiatan Rakor, Kepala BPPD NTT, Maksi Nenabu bersama rombongan melakukan pemantauan patok/ pilar pada titik 0 Selatan RI di Kabupaten Rote Ndao sebagai tanda batas paling Selatan Indonesia.
Pantauan Kepala BPPD Provinsi NTT bersama tim menemukan bahwa pilar terdeteksi dalam kondisi secara umum baik, namun belum memenuhi standar, sehingga perlu diperbaharui menjadi standar dengan infrastruktur pendukung lain.
“Di sekitar lokasi titik 0 selatan RI masih terlihat asli, belum ada infrastruktur penunjang yang menunjukan bahwa di situ terletak pilar titik 0 Selatan RI. Perlu perhatian pemerintah pusat untuk mewujudkan bangunan infrastruktur penunjang yang menunjukkan jati diri dan kedaulatan NKRI, ” kata Maxi kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).
Ia berharap pemerintah pusat bisa segera membangun gerbang, monumen, pos pemantauan, dan infrastruktur sarana/pra sarana pendukung lain yang identik dengan wilayah perbatasan di kawasan titik nol Selatan RI itu.
Identifikasi Kawasan Perbatasan
Pada kesempatan yang sama, Maxi mengatakan, Rakor digelar untuk menyusun rencana aksi tahun 2026, dan identifikasi potensi unggulan di kawasan perbatasan negara pada wilayah Provinsi NTT khususnya Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor.
Ia menyebut, tujuan Rakor itu adalah untuk membahas usulan rencana aksi tahun 2026 sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait rencana aksi 2 (dua) tahun ke depan.
Menurut Maksi, ada tiga kawasan lokasi perbatasan yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah pusat adalah kawasan perbatasan negara di Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor.
“Rakor ini dilaksanakan sesuai amanat Perka BNPP. Ada tiga lokasi kawasan perbatasan prioritas, yaitu Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor, ” katanya.
Selanjutnya, BPPD NTT akan merumuskan dan meneruskan hasil Rakor ke BNPP pusat untuk dibahas dan ditetapkan dalam bentuk Perka BNPP untuk ditindaklanjuti menjadi program / kegiatan Kementrian/Lembaga tahun 2026.
“Hasil Perka BNPP tersebut juga diteruskan ke Gubernur NTT/Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT sesuai dengan kewenangannya, ” tandasnya.
Dikatakan Maxi Nenabu, peserta Rakor tidak hanya membahas kawasan perbatasan, namun turut membahas sejumlah potensi sumber daya alam unggulan di tiga daerah perbatasan prioritas tersebut.
“Selain itu Rakor tersebut juga membahas tentang identifikasi potensi unggulan di kawasan perbatasan khususnya di Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor untuk selanjutnya BPPD Provinsi NTT merumuskan untuk diteruskan ke OPD terkait supaya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, ” bebernya.
Ia berharap hasil dari Rakor itu nanti memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan dan dapat terwujud kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara sesuai moto Pengelola Perbatasan; Kawasan Perbatasan Aman, Masyarakat Sejahtera.
Untuk diketahui,Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao yang diwakili Asisten I Setda Rote Ndao, Ir. Untung Hardjito.
Turut hadir pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembangunan kawasan perbatasan Rote Ndao seperti Bapelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas PUPR, PLN, seluruh camat di kawasan perbatasan Rote Ndao dan juga dari Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor yang berjumlah 90 orang. (*/ab)
