“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah membutuhkan gereja, dan semua stakeholders yang ada di Kota Kupang untuk bergerak. Satu tahun saja Stunting bisa beres, apalagi kita memberikan diri kita secara total untuk kerja Stunting, pasti bisa selesai,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat dalam sambutannya mengatakan, angka Stunting di Provinsi NTT selalu dievaluasi setiap tahun.
Pada Agustus 2022 angka Stunting di NTT berada di angka 17,7%. Artinya NTT bukan daerah yang paling banyak memiliki balita penderita Stunting dari 34 Provinsi di Indonesia.
Kemudian pada bulan Februari 2023, angka Stunting turun ke 15,7%, yang artinya ada penurunan sekitar 10.000 anak penderita Stunting.
“Belum menjadi kebanggaan, karena masih begitu banyak anak-anak kita yang Stunting,” ujar Ruth Laiskodat.
Ia mendorong semua pihak untuk terlibat aktif menekan angka Stunting, shingga pada tahun 2023 target 12% sesuai arahan Presiden Jokowi bisa tercapai. (*)
Tinggalkan Balasan