Pemprov Dukung Pelaksanaan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau di NTT

Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berketahanan iklim, pangan, dan responsif gender.

Isu ekonomi hijau telah menjadi salah satu indikator makro yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi bersama pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT. 

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Provinsi NTT mengembangkan ekonomi hijau, maka pemerintah bersama World Agroforestry (ICRAF) Indonesia menggelar Lokakarya Pelatihan Pengantar Kerangka Kerja dan Metodologi Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan dan Responsif Gender.

Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan di Hotel Swiss-Belcourt Kupang tanggal 30-31 Maret 2023, dan dihadiri oleh Plt Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Dr. Alfonsus Theodorus, MT, Green Growth Planning and Policy Specialist ICRAF Feri Johana, para pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT, serta para undangan.

Plt Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Alfonsus Theodorus mengatakan, ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan yang ramah lingkungan, rendah karbon, serta berskema perubahan iklim. 

Beranjak dari konsep terebut, maka pemerintah Provinsi NTT membuat indikator makro, yang meliputi emisi gas rumah kaca, agar sebisa mungkin menekan penggunaan karbon, seperti penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sehingga tidak berdampak pada kerusakan iklim dan lingkungan.

“Penting bagi NTT, karena ada indikator makronya seperti yang saya sampaikan tentang emisi gas rumah kaca. Orientasinya, kita harus mencapai target tertentu pada aplikasi yang dirancang oleh Bappenas untuk kita mengisi. Kita sudah tahu kita punya emisinya seperti apa, rendah karbon seperti apa, kalau kita melakukan apa,” ujar Alfonsus kepada wartawan, Kamis 30 Maret 2023.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi hijau sangat penting, karena bumi semakin tua dan rentan terhadap berbagai perubahan iklim, yang bisa mengakibatkan cuaca ekstrim, hingga bencana alam yang berdampak pada tatanan kehidupan manusia. “Itu akibat bumi tidak terjaga dan bisa merugikan manusia,” ungkapnya.