“Saat ini ada empat komoditas yang sedang kita usulkan, salah satunya Udang. Objek Udang nasional mengamanatkan kepada kami di tahun 2024 harus mencapai 2 juta ton,” jelasnya.
“Saat ini baru 1 juta ton. kita coba lakukan kegiatan ini, yang bersifat revitalisasi dan krebitalisasi. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tradisional,” tambahnya.
Dia menjelaskan, saat ini proses greenbook dan bluebook sudah mendapatkan 3 lokasi, yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Sulawesi.
Dalam perjalanan, kata dia, pihaknya belum bisa mengeksekusi, karena itu bukan merupakan milik negara, Pemerintah Pusat (Pempus) maupun milik Pemerintah Daerah (Pemda).
Ia menerangkan, untuk mengeksekusi program tersebut, banyak ritual birokrasi yang harus dilalui dan ditaati, sehingga pihaknya menemui banyak kendala.
“Oleh karena itu, kami coba satu terobosan, yaitu bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” terangnya.
“Saya tahu ini tidak gampang, tetapi saya mempunyai keyakinan, sepanjang kita mampu berkomunikasi baik kami di pusat maupun dengan gubernur dan bupati, Insyah Allah persoalan ini kita bisa lakukan akselerasi semaksimal mungkin,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan