Jakarta, KN – Persoalan gizi buruk dan stunting pada anak menjadi isu nasional yang penanganannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah menargetkan angka pravelensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.
Selain melalui kebijakan pemerintah, penurunan prevalensi stunting membutuhkan peran aktif masyarakat dalam hal pola hidup dan asuh anak, terutama para orang tua dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak.
Media juga berperan dalam mengedukasi masyarakat terutama pentingnya memberikan literasi gizi yang lebih komprehensif dan mendalam, dalam hal pemenuhan gizi anak dari orang tua.
Menimbang pentingnya edukasi pemenuhan gizi anak, AJI Jakarta bekerja sama dengan KOPMAS (Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat) menggelar Workshop Kesehatan “Menganalisis Tren Stunting dan Persoalan Sistematis Gizi Buruk” pada Kamis, 4 Agustus 2022.
Workshop ini dihadiri oleh Yuli Supriati, Sekjen KOPMAS (Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat); dr. Piprim Basarah Yanuarso, SpA (K), Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI); dan dr. Siti Nadia Tarmizi, Sekretariat Direktoral Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
Yuli Supriati mengatakan permasalahan terjadinya gizi buruk salah satunya disebabkan oleh ekonomi atau kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, serta minimnya edukasi atau pemahaman masyarakat terkait pentingnya mencukupi kebutuhan gizi anak terutama di masa seribu HPK (Hari Pertama Kelahiran).
Yuli juga menemukan laporan kasus stunting pada Dinas Kesehatan di beberapa daerah yang tidak sesuai dengan temuan kasus lapangan. Temuan KOPMAS di Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara, hampir 70% anak di sana mengalami gizi buruk, mengarah ke stunting. Namun, Kepala Dinas Kesehatan Langkat mengeklaim daerah mereka tidak ada kasus stunting atau zero stunting, zero gizi buruk.
“Data hanya sebatas angka dan tidak akurat dengan kondisi lapangan yang terjadi, sehingga tidak ada penanganan berkelanjutan,” ujar Yuli.
Yuli pun menyoroti langkah pemerintah menangani stunting yang harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Selain pencegahan stunting yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah harus bersinergi dalam upaya mengambil langkah strategis agar angka prevalensi data stunting menurun.
Tinggalkan Balasan