Ruteng, KN – Anggota DPRD NTT Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yeni Veronika, meninjau proses pelaksanaan vaksinasi massal di kampung Raca, Desa Golo Keli, Kecamatan Ndoso, Manggarai Barat, NTT, Sabtu 18 Desember 2021.
Vaksinasi massal yang di inisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan langkah preventif, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, melalui penguatan imunitas dan pembentukan anti body.
Menurut Yeni Veronika, vaksinasi massal yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari DPP PAN, karena telah memberikan bantuan berupa 10 ribu dosis vaksin, yang kemudian dibagikan lagi ke 10 Kabupaten/Kota, termasuk Manggarai Barat.
Dia menjelaskan, Kabupaten Manggarai Barat mendapat 1000 dosis vaksin dari 10 ribu dosis yang dialokasikan DPP PAN. Dari 1000 dosis vaksin yang diterima, pihaknya mendistribusikan lagi ke tiga kecamatan yang ada di Manggarai Barat.
“Kita dialokasikan 1000 dosis. Dan dibagi lagi ke Kecamatan Ndoso, Lembor dan Mbeliling, dengan harapan agar Covid-19 tidak menyebar luas kepada masyarakat desa. Sehingga vaksin sangat penting dilakukan,” ujar Yeni Veronika.
Masyarakat diharapkan tidak takut melakukan vaksinasi, baik tahap satu dan tahap dua. Karena tidak ada cara lain untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, selain melalui vaksinasi. Selain itu, masyarakat diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Karena ada juga masyarakat yang masih takut untuk vaksin. Protokol kesehatan juga tetap dijaga. Jadi bukan setelah vaksin kita tidak gunakan masker lagi. Masker tetap dipakai,” jelasnya.
Ketua DPD PAN Mabar, Marselinus Jeramun, mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan vaksinasi di kecamatan Lembor, Mbeliling dan Ndoso, karena tingkat presentase sasaran vaksin masih dikategorikan rendah. Sehingga DPP PAN alokasikan sebanyak 4000 dosis vaksin untuk DPD PAN Mabar,” jelasnya.
“Sampai pertengahan Desember 2021 ada 1000 dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Penyebaran vaksin itu antara lain; 500 dosis di Kecamatan Ndoso, 250 dosis untuk Kecamatan Lembor, dan Kecamatan Mbeliling sebanyak 250 dosis,” jelasnya.
Program Pemprov NTT yang Bisa Diakses Masyarakat
Yeni Veronika menjelaskan, banyak program Pemerintah Provinsi NTT yang bisa dihadirkan di Kabupaten Manggarai Barat. Karena program pemerintah dari pusat memiliki sinergitas hingga ke desa, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah.
“Sehingga desa ini bisa maju lebih baik lagi. Di provisi terdapat banyak bantuan pemberdayaan masyarakat, terlebih pada sektor pertanian, peternakan, sosial, dan perikanan,” terangnya.
Pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai banyak bantuan kepada masyarakat terlebih pada sektor peternakan. Diantaranya, babi, sapi, ayam, dan kambing, namun harus melalui aturan dan mekanisme yang benar.
“Kalau masyarakat membutuhkan bantuan dari provinsi, syaratnya harus buat kelompok, dan proposal penawaran. Untuk proposal, nanti orang dinas yang menuntun cara membuatnya, agar sesuai mekanisme, sehingga permintaan itu bisa terpenuhi,” ungkapnya.
“Proposal yang akan diajukan juga harus mempunyai Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh kepala desa. Karena setiap akhir tahun ada pemeriksaan dari BPK,” jelasnya menambahkan.
Selain pada sektor peternakan, masyarakat juga bisa mengakses program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana satu kelompok bisa mendapatkan dana sebesar Rp10 juta rupiah, serta traktor bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian seperti sawah.
Dia menerangkan, sebagai anggota DPRD, ia hanya bertugas untuk menerima usulan dan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan kepada lembaga eksekutif, demi kepentingan masyarakat, khusunya dapil 4. Yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
“Namun urusan fisik secara teknis merupakan tanggung jawab pemerintah. Kami sebagai DPRD hanya berjuang untuk kepentingan masyarakat. Karena kami adalah jembatan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Yeni menegaskan, bagi pemerintah, baik kabupaten maupun desa wajib membagikan bantuan yang telah disalurkan untuk kebutuhan masyarakat, dan harus tepat sasaran. Karena banyak masyarakat keluhkan bantuan yang diberikan tidak adil.
Saya harap di desa ini bantuan apapun tidak boleh tumpang tindih dan harus merata. Bantuan tidak boleh bertumpu pada orang tertentu. Apabila bantuan ini berasaskan adil dan merata diberikan atau tepat pada sasaran, saya yakin dan percaya kemiskinan akan cepat teratasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk kemajuan satu daerah, kuncinya hanya menjalin kerja sama dan saling mendorong dalam setiap program pemerintah yang hadir ditengah masyarakat.
“Jangan ada desa yang menjadi provokator, dan akan berdampak pada pembangunan yang tidak berjalan dengan baik, yang dapat merugikan masyarakat. Dan sebagai DPRD, saya siap bantu sesuai apa yang bisa saya bantu,” tandasnya. (*)