Ende, KN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Finsensius Sangu, SH, menanggapi keluhan masyarakat terkait pembayaran SPP sekolah yang dinilai tidak berimbang.
Meski proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) jarang dilaksanakan secara tatap muka karena pandemi Covid-19, SPP sekolah tetap dibayar penuh oleh orang tua siswa.
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende, dirinya merespon positif terkait keluhan dari orang tua siswa, khususnya di Kabupaten Ende.
“Saya tentu akan mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, agar bisa membantu perekonomian orang tua siswa yang mengalami kesulitan secara ekonomi ditengah pandemi ini,” ujar Finsesius Sangu kepada wartawan, Senin 12 Juli 2021.
Ditengah pandemi Covid-19, orang tua siswa tentu sangat kesulitan untuk membayar uang sekolah anak, karena secra ekonomi, mereka mengalami penurunan pendapatan karena terbatasnya akses untuk menjalankan usaha mereka.
“Untuk itu, saya sangat berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, untuk dapat memberikan subsidi uang sekolah kepada siswa-siswi yang sedang mengenyam pendidikan, baik ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas, agar para orang tua bisa terbantu keuanganya,” terangnya.
Ia berharap Pemerintah Daerah wajib memberika respon terkait kendala yang dihadapi masyarakat. Karena saat ini, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kian meningkat, sehingga akan berdampak terhadap ekomomi masyarakat.
Jangan sampai terkendala uang, kata dia, para siswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Karen para siswa merupakan generasi penerus bangsa yang patut dibekali ilmu pengetahuan yang cukup untuk dapat bersaing di era globalisasi.
“Dengan itu, Pemerintah harus memberikan kemudahan – kemudahan bagi dunia pendidikan, termasuk dengan memberikan subsidi uang sekolah,” ucap Finsen.
Dia menegaskan, bagi sekolah swasta yang ada di Kabupaten Ende harus mendengar semua masukan dan keluhan dari orang tua siswa, sehingga pihak sekolah dapat meringankan biaya pembayaran sekolah.
“Adanya sistem pembelajaran Dalam Jaringan (Daring), ataupun Belajar Dari Rumah (BDR), yang dilakuakan Pemerintah melalui sekolah – sekolah, semestinya menjadi pertimbangan pihak sekoalah, karena para guru tidak secara rutin melakukan KBM bagi para siswa – siswi,” tegasnya.
Finsen menambahkan, Pemerintah Daerah juga patut memperhatikan insentif para guru yang telah melaksanakan kegiatan Daring dan BDR, sehingga dapat menggantikan uang transportasi mereka. Karena telah berupaya melaksanakan KBM bagi siswa.
“Karena dalam waktu dekat, kita suda ada agenda untuk bertemu dengan mitra kita di pemerintah. Saya kira, ini menjadi aspirasi dari masyarakat buat saya, yang wajib saya sampaikan kepada mitra kita yang ada dipemerintah,” pungkas Finse. (*)
