Kupang, KN – Wacana Jokowi Presiden tiga periode mendapat tanggapan dari beberapa akademisi terkemuka di Indonesia.
Terbaru, akademisi dan pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona mengatakan, agenda presiden tiga periode masa jabatan meniru cara berpikir Orde Baru.
“Saya membaca bahwa agenda tiga periode ini sudah meniru cara berpikir Orde Baru, di mana Jokowi akan dijadikan seperti Soeharto lewat kultus individu dan mistifikasi individu terhadap sosoknya sebagai pemimpin,” kata Rajamuda Bataona, seperti dilansir dari Antara, Kamis 24 Juni 2021.
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan maraknya wacana Jokowi tiga periode saat ini.
“Pertanyaannya, jika suatu saat yang terpilih itu bukan Jokowi tapi tokoh lain yang menjadi anti tesis dari Jokowi, apakah orang mau berlama-lama dengan seorang Presiden jenis ini selama 15 tahun?,” katanya.
“Jadi karena kekuasaan itu sangat menggoda untuk diselewengkan alias ‘tends to corrupt’ maka pembatasan itu perlu dan wajib,” katanya.
Menurut pengajar Komunikasi Politik dan Teori-teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unwira Kupang ini, godaan pemimpin-pemimpin Jawa adalah merajakan dirinya lewat kultus individu ini.
“Jadi kalau Jokowi dikultuskan maka ini berbahaya. Sebab ia akan menghadapi perlawanan dari citranya sendiri yang dikultuskan yang sebenarnya dia sendiri sudah menolaknya,” katanya.
Dia mengatakan, Soeharto pernah melakukan itu dan akibatnya negara hancur karena kultus individu terhadap Soeharto dan Orde Baru.
“Artinya kasihan Jokowi. Jangan sampai citranya yang disebut baik dan merakyat oleh para pendukungnya ini sedang dimanfaatkan oleh elit yang punya agenda kekuasaan dan bisnis,” katanya.
Baca juga: Akademisi sebut wacana Jokowi tiga periode sebagai “propaganda putih”
Baca juga: Pengamat sebut deklarasi referendum Jokowi tiga periode langgar konstitusi
Ia menambahkan, jangan sampai terjadi pembelokan wacana yang dilandasi politik kekuasaan dan dioperasikan oleh operator-operator kekuasaan yang sedang berusaha mengamankan kepentingan kekuasaan politiknya dan bisnis mereka setelah 2024.
Karena itu, ia membaca wacana presiden tiga periode sebagai teknik kekuasaan yang dioperasikan oleh operator-operator politik yang “dibackup” oleh elit dan rezim bisnis-politik tertentu di Jakarta. (*)