Kupang, KN – Fraksi Partai Amanat Nasonal (PAN) soroti warga eks Timor Timur yang kerap meresahkan masyarakat Kabupaten Belu, karena sering membuat kekacauan dan keributan.
Ketua Fraksi Partai PAN, Bernardinus Taek, mengatakan mereka kerap meresahkan masyarakat Belu, karena pada dasarnya tidak memiliki rumah layak huni, dan lahan pertanian sebagai mata pencaharian mereka.
“Pengamatan saya dilapangan, selama ini mereka sering membuat kejadian yang sangat menyusahkan masyarakat Belu,” ujar Bernardinus Taek di ruang Fraksi PAN, Jumat 17 September 2021.
Menurutnya, jika ditelusuri, setiap ada kekacauan dan keributan di Kabupaten Belu, maka pelakunya tidak lain, yakni warga eks tim-tim yang sudah sekian lama berdomisili di Belu.
“Ini yang sering menjadi pertanyaan. Kenapa setiap ada keributan disana, selalu saja orang baru, yang merupakan eks tim-tim,” tegas pria yang akrab disapa Nandi ini.
Sebagai Wakil Rakyat NTT Dapil Malaka, TTU dan Belu, dirinya meminta kepada Pemerintah Provinis maupun Kabupaten Belu, untuk segera memperhatikan dan menjamin kesejahteraan mereka, guna menghindari kekacauan yang sering dilakukan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah. Mereka harus diberi lahan dengan infrastruktur yang jelas, sehingga dapat membangun rumah, sekakian menjadi lahan pertanian untuk mereka,” harapnya.
Dia menyebut, ketika mereka diberikan lahan untuk bertani, maka kekacauan di Kabupaten Belu dapat dimanimalisir, karena mereka yang kerap membuat kacau, sudah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing.
“Saat diberikan lahan untuk bertani, dengan sendirinya akan sibuk dengan pekerjaan, dan tidak lagi berpikir untuk bikin keributan. Karena dengan bertani, ekonomi mereka bisa terjamin dengan baik,” terangnya.
Nandi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Belu harus melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat eks tim-tim, sehingga dapat mengetahui secara pasti, terkait jumlah yang belum memiliki rumah layak huni dan lahan pertanian.
“Jadi selama ini bukan pemerintah abaikan mereka. Tetapi mungkin data statistik yang belum jelas. Sehingga kita minta pemerintah untuk mendata ulang semuanya,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan