Ende, KN – Project ChildFund International mengajak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta FREEN, yang merupakan mitra, untuk bekerja sama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende dalam rangka tercpinya kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Ende.
Consultant STEP Project ChildFund International, Jhon Th. Ire, mengatakan, kerja sama yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat Kabupaten Ende.
“Kita tahu bersama bahwa, banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Ende, dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, terkait administrasi kependudukan,” jelas Jhon Th. Ire kepada wartawan, Senin 30 Agustus 2021.
Menurutnya, tingkat pencapaian, khususnya akta kelahiran masyarakat di Kabupaten Ende masih tergolong sangat rendah. Sehinga dipandang perlu untuk peningkatan pencapaian melalui kerja sama yang dilakukan.
“Kegiatan ini nantinya akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi STPM Ende, yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik,” terangnya.
Jhon menuturkan, kerja sama yang dilakukan, pihaknya menargetkan dua tujuan pencapaian, yaitu akselerasi kepemilikan akte kelahiran, penyadaran, peningkatan kapasitas masyarakat agar memahami hak-hak anak, dan pemenuhan hak sipil anak, serta mendukung pencanangan Ende sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di tahun 2023 mendatang.
Setiap Mahasiswa/i ditargetkan untuk melakukan pencetakan atau memverifikasi sepuluh akta kelahiran, sehingga mampu meningkatkan sekitar dua ribu akta kelahiran bagi anak-anak yang belum memilikinya.
“Selain itu, para Mahasiswa STPM Santa Ursula Ende, yang melakukan KKN tematik, akan melakukan sosialisasi, dan pendistribusian akta kelahiran kepada masyarakat,” jelasnya.
Dengan demikian, dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum.
Sementara Bupati Ende, Djafar Ahcmad, mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang dilakukan bersama LSM, maupun para akademisi untuk mempercepat kerja Pemerintah Daerah.
Tinggalkan Balasan