Kupang, KN – Badai siklon tropis seroja yang menghantam NTT pekan silam menyisakan berbagai pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
Kurangnya persiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana ini menyebabkan fungsi koordinasi tidak berjalan dengan baik.
Hasilnya para Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur bersama perangkatnya kerap berselisih pendapat terkait penanganan bencana yang merenggut 181 jiwa itu.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni berharap kepada semua pihak agar tidak saling menyalahkan, dalam penanganan dampak bencana siklon tropis seroja.
“Saya harap tidak pakai marah-marah juga. Karena kalau kita saling menyalahkan, kasihan masyarakat. Mereka akan bingung,” ungkap Emi Nomleni kepada wartawan di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemprov NTT.
Menurutnya, tidak perlu marah terhadap pemerintah tingkat bawah, terkait penanganan bencana yang melanda masyarakat Nusa Tenggara Timur
“Ada saatnya, tetapi untuk sekarang tidak usah menggunakan cara seperti itu,” jelas Emi Nomleni yang juga menjabat Ketua DPD PDIP NTT itu.
Sebelumnya, pasca bencana badai seroja, politisi PDIP itu langsung meninjau lokasi bencana di wilayah Kabupaten Kupang, dan mendengar banyak keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kinerja Bupati.
“Saya bilang tidak ada urusan dengan Bupati. Karena saya hanya datang dan melakukan apa yang bisa saya buat, serta mendapat informasi yang akan diteruskan ke pemerintah,” ucap Emi Nomlemi.
Dengan meninjau lokasi bencana, Emi Nomleni membawa serta sejumlah paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kupang.
Kelola Bantuan Sembako
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Emilia Julia Nomleni berharap agar seluruh bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai donatur harus dikelolah secara baik, dan tidak menumpuk pada satu tempat
Hal itu dilontarkan Emi Nomlemi, karena melihat banyaknya masyarakat terdampak badai siklon tropis seroja, yang masih sangat kesulitan bahan makanan, maupun kebutuhan lainnya.
“Sekarang ini akan banyak bantuan yang berdatangan. Dan itu harus dikelolah secara baik. Jangan sampai hanya menumpuk pada satu tempat. Karena masyarakat lain sangat kesulitan,” kata Emilia Nomleni.
Menurutnya, untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, harus dibutuhkan koordinasi yang kuat. Sehingga diharapkan kepada seluruh aparat desa untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat
“Jadi kepada aparat tingkat RT dan RW sampai Desa, harus mendata masyarakat, agar mendapatkan suport dari pemerintah, sehingga mereka tetap survive. Karena kita memiliki siatem kabinet pemerintahan yang lengkap dari pusat sampai ke desa,” jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah provinsi tidak bisa sendirian melakukan pendataan kepada masyarakat, tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten.
“Kami di Provinsi tidak bisa sendirian melakukan proses ini, kalau dari Kabupaten tidak memberikan dukungan. Karena informasi itu kita harus dapatkan dari tingkat bawah,” jelas Emi Nomlemi.
Sehingga, kata dia, koordinasi berjejaring dalam rangka penanggulangan bencana harus bisa berjalan, Sehingga semua masyarakat bisa menjawabi kebutuhan mereka.
“Jadi kita minta supaya bantuan tersebut harus didapatkan oleh semua masyatakat, dan tidak ada yang tercecer,” tegasnya.
Sementara pada tahap rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat harus tepat pada sasaran. Seperti intervensi pangan harus betul-betul sampai kepada masyarakat.
“Dukungan ini tentu tidak memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi paling tidak bisa memanimalisir kondisi masyarakat saat ini,” pungkas Nomleni.
Hingga Kamis 15 Februari 2021, total korban yang meninggal dunia akibat badai siklon tropis seroja di NTT mencapai 181 jiwa. Sedangkan 47 orang belum ditemukan.*