Kupang, KN – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma terus melakukan penyempurnaan visi misi, yang akan digunakan untuk membangun NTT.
Calon Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, visi besar ia bersama Johni Asadoma saat ini adalah bagaimana membawa NTT menjadi daerah yang maju dari aspek ekonomi, punya masyarakat yang sehat, cerdas dan berkelanjutan.
“Ibu Anita Gah sampaikan bahwa ada 200 ribu anak putus sekolah di NTT. Kami pastikan bahwa, 200 ribu anak putus sekolah ini bisa kembali bersekolah,” kata Melki Laka Lena, Jumat (13/9/2024).
Ia menegaskan, visi misi dan program kerja MELKI-JOHNI telah melalui proses dibahas selama 11 kali.
Dalam proses itu, pihaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh maupun akademisi di NTT untuk memberikan pemikiran secara teoritis maupun praktis.
“Jadi saya dan Pak Johni tahu bahwa spirit Ayo Bangun NTT ini, kami mau mengajak semua orang untuk berkontribusi. Prinsipnya adalah, kami sadar betul bahwa mengurus NTT dalam kondisi hari ini, butuh bantuan banyak orang,” terangnya.
Melki juga menegaskan, kehadiran Paket MELKI-JOHNI adalah bagian dari keberlanjutan program dari tingkat pusat ke daerah baik di jaman Presiden Jokowi maupun Prabowo.
“Spirit kami sama dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita ingin agar tema hilirisasi pemerintah pusat bisa kita bawa di NTT,” tegasnya.
Dengan program hilirisasi ini, maka sumber daya alam di NTT tidak akan dibawa keluar dalam produk yang mentah.
“Kami akan upayakan dengan cara yang bisa kami lakukan, agar produksi di bidang kelautan, perikanan, dan peternakan yang selama ini kita lepas mentah keluar dari NTT, mudah-mudahan perlahan-lahan kita bisa ambil dengan spirit hilirisasi yang kita lakukan di daerah. Bentuknya dalam bentuk UMKM atau industri, nanti saya dan Pak Johni akan rumuskaj agar ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain hilirisasi, MELKI-JOHNI juga akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memastikan bahwa semakin banyak dana publik atau APBD bisa sampai ke masyarakat. (*)