KUPANG, KN — Perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dituntut untuk merombak paradigma lama dari sekadar berkompetisi secara akademik menjadi motor kolaborasi nyata guna menyelesaikan persoalan kemiskinan serta pengangguran di tengah masyarakat. 

Penegasan moral tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Peluncuran Program Gerakan Taruna Unggul dan Berdaya (Garuda) yang digelar di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana (Undana), Kamis (9/7).

Dalam forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, daerah, dan akademisi ini, ditekankan pentingnya kerja sama berpola pentahelix yang menyatukan peran pemerintah, dunia kampus, pelaku usaha, komunitas, serta media massa.

Kontrak Sosial Dunia Akademik Terhadap Masyarakat

Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Jefri S. Bale, menggarisbawahi bahwa institusi pendidikan tinggi tidak boleh lagi menjadi menara gading yang berjarak dari problem sosial di sekitarnya. 

Kampus wajib menerjemahkan seluruh basis keilmuannya menjadi kontribusi nyata.

“Tagline Kemendikti Sainstek adalah Berdampak. Ini merupakan kontrak sosial bahwa seluruh aktivitas perguruan tinggi harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Peluncuran Program Garuda menjadi momentum membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan,” ucap Prof. Jefri S. Bale.

Gayung bersambut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. H. Fauzan, M.Pd., yang hadir langsung di lokasi, mempertegas beban moral yang dipikul oleh jajaran civitas akademika.

“Perguruan tinggi harus menjadi problem solver. Kita harus mengubah paradigma berkompetisi menjadi berkolaborasi. Konsorsium perguruan tinggi di NTT harus melahirkan aksi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Prof. Fauzan secara lugas.

Peta Data Kemiskinan Makro Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data makro yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi NTT—melalui sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Plh. Sekda NTT, Ir. Yohanes Oktovianus, M.M.—tantangan ekonomi di wilayah kepulauan ini masih tergolong besar.

  • Total Penduduk Miskin: Jumlah masyarakat pra-sejahtera di NTT saat ini tercatat masih berada di angka sekitar 1,03 juta jiwa.
  • Kemiskinan Ekstrem: Berhasil ditekan secara signfikan hingga menyentuh angka 6,96 persen.

Guna mempercepat penurunan angka tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Abdul Haris, menyebut pemerintah pusat tengah menggenjot pendekatan permanen melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penerapan konsep ekonomi sirkular yang terintegrasi di daerah.

Sementara itu, dari sisi kewilayahan, Pemprov NTT terus memacu ketepatan sasaran perlindungan sosial, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, serta pembenahan kantong kemiskinan lewat pembangunan infrastruktur dasar. 

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh sektor untuk mengawal efektivitas program Garuda di Kota Kupang. (agn)