Senada, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong menyebut KKI sebagai jawaban atas tuntutan digitalisasi keuangan pemerintah. Dengan sistem non-tunai, setiap pengeluaran tercatat elektronik sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, hingga audit.
“Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di NTT yang mengimplementasikan program tersebut,” kata Aloysius.
Tahap Awal untuk 3 OPD
Penerapan KKI sejalan dengan kebijakan nasional memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah mendapat persetujuan menerbitkan KKI segmen pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas.
Pada tahap awal, kartu diserahkan kepada tiga OPD: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiganya akan menjadi percontohan penggunaan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah.
Menuju Birokrasi yang Akuntabel
Bagi Pemkab SBD, KKI bukan hanya modernisasi sistem pembayaran. Langkah ini disebut bagian dari agenda membangun birokrasi adaptif teknologi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola bertanggung jawab.
Tinggalkan Balasan