Tambolaka, KN – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bersama Bank NTT resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Kamis (11/6/2026). Peluncuran berlangsung di Hotel Ella, Tambolaka, sebagai langkah percepatan transformasi digital sektor publik.
Instrumen pembayaran non-tunai ini diharapkan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus memperkuat transparansi penggunaan anggaran daerah.
Turut hadir Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, Sekretaris Daerah Edmundus Nau, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong, jajaran pimpinan OPD, serta manajemen Bank NTT wilayah Sumba.
Reformasi Tata Kelola, Bukan Sekadar Ganti Alat Bayar
Bupati Ratu Wulla menegaskan KKI merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi transaksi, katanya, akan memperkuat akuntabilitas dan mempercepat pelayanan publik.
“Pengelolaan anggaran daerah harus mengikuti perkembangan teknologi agar semakin transparan, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Senada, Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong menyebut KKI sebagai jawaban atas tuntutan digitalisasi keuangan pemerintah. Dengan sistem non-tunai, setiap pengeluaran tercatat elektronik sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, hingga audit.
“Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah ke-13 di NTT yang mengimplementasikan program tersebut,” kata Aloysius.
Tahap Awal untuk 3 OPD
Penerapan KKI sejalan dengan kebijakan nasional memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Sebelumnya, Bank NTT telah mendapat persetujuan menerbitkan KKI segmen pemerintah berbasis Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas.
Pada tahap awal, kartu diserahkan kepada tiga OPD: Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ketiganya akan menjadi percontohan penggunaan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah.
Menuju Birokrasi yang Akuntabel
Bagi Pemkab SBD, KKI bukan hanya modernisasi sistem pembayaran. Langkah ini disebut bagian dari agenda membangun birokrasi adaptif teknologi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola bertanggung jawab.
Di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan transparansi, transformasi digital lewat KKI menjadi sinyal pengelolaan keuangan daerah bergerak menuju tata kelola yang lebih modern, cepat, dan akuntabel. (*/ab)
Tinggalkan Balasan