Kupang, KN – Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Lokakarya Manajemen Bencana dan Sosialisasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di Kota Kupang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pendekatan Anticipatory Action (AA).
Anticipatory Action (AA) atau Aksi Antisipatif merupakan pendekatan global yang bertujuan mengurangi dampak bencana dengan melakukan tindakan sebelum bencana terjadi. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan istilah Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD), yang telah diperkuat melalui berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022.
Dalam sambutannya, Disaster Management Manager WVI, Fransisco Fernando, menyampaikan komitmen WVI sebagai lembaga kemanusiaan Kristen yang berfokus pada kesejahteraan anak untuk terus mendukung pengurangan risiko bencana.
“Anak-anak dan masyarakat di wilayah rawan bencana harus mendapat penguatan kapasitas agar lebih siap menghadapi bencana. Aksi antisipatif perlu disosialisasikan secara rutin hingga ke level desa dan diintegrasikan dalam perencanaan kontingensi,” ujar Fransisco.
Acara yang berlangsung selama satu hari ini turut menghadirkan dialog lintas sektor antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTT bersama narasumber nasional. Fokus diskusi meliputi kebijakan nasional terkait AMPD, otoritas dalam deklarasi bencana, perlindungan sosial, serta perlindungan anak dalam situasi darurat.
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur NTT bidang Politik dan Pemerintahan, Drs. Petrus Tahuk Seran, yang mewakili Gubernur NTT. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam upaya pengurangan risiko bencana demi mendukung pembangunan manusia di NTT. “Sinergitas adalah kunci. Dampak bencana bisa kita minimalisir jika semua pihak bekerja bersama,” tegasnya.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan ini, antara lain: Kepala DP3AP2KB NTT, Ruth Laiskodat, Daud A. Nathun dari Dinas Sosial Provinsi NTT, Heyn Peter Ahab dari BPBD Provinsi NTT, dan Tity Moektijasih Perwakilan UN OCHA, serta Ardhy Abetriawan, Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, juga Nelwan Harahap selaku Direktur FPKP BNPB.
Dalam sesi diskusi, Ruth Laiskodat menegaskan pentingnya kecepatan dalam perlindungan anak saat bencana. “Kalau bencana itu urusannya jam atau hari, perlindungan anak itu detik dan menit. Kita lengah satu menit saja, bisa ada korban,” ujarnya.
Sementara itu, Daud Nathun menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan Heyn Peter Ahab menambahkan bahwa aksi antisipatif sangat penting dalam meminimalkan dampak terhadap kelompok rentan serta aset penghidupan masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat pemahaman lintas sektor di NTT terhadap pentingnya AMPD serta mendorong penyusunan kebijakan dan rencana kontingensi yang responsif terhadap ancaman lokal. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan pertemuan nasional yang bertujuan memperkuat kerangka kerja AMPD secara nasional maupun di daerah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai mitra pembangunan (pentahelix), diharapkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana dapat terus ditingkatkan. (*)