Jakarta, KN – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuri perhatian dalam forum internasional. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena resmi menandatangani kesepakatan kerja sama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT HDF Energy Indonesia, untuk mengembangkan ekosistem hidrogen hijau di wilayahnya.

Penandatanganan ini dilakukan di Jakarta, Rabu (28/5/2025), dalam rangkaian Indonesia-France Business Forum yang turut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui kerja sama ini, HDF Energy akan menggelontorkan investasi sebesar USD 600 juta atau sekitar Rp9,6 triliun guna membangun delapan pembangkit listrik berbasis teknologi Renewstable di sejumlah wilayah di NTT, termasuk Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Alor, dan Sikka. Investasi ini merupakan bagian dari total komitmen investasi sebesar USD 2,3 miliar untuk kawasan Indonesia timur.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi NTT sebagai pelopor energi terbarukan di Indonesia.

“NTT ingin membuktikan bahwa daerah kepulauan timur Indonesia bisa jadi pusat inovasi energi terbarukan dunia. Kita mulai dari sini, dari hidrogen hijau,” ujarnya.

Teknologi Bersih dan Stabil untuk Daerah Terpencil

Pembangkit listrik Renewstable menggunakan kombinasi energi surya dan angin yang dikombinasikan dengan teknologi penyimpanan hidrogen, menjadikannya solusi energi bersih, stabil, dan berkelanjutan. Sistem ini sangat cocok untuk wilayah-wilayah terpencil seperti di NTT, yang memiliki potensi energi alam melimpah namun minim infrastruktur.

HDF Energy melihat NTT sebagai lokasi strategis untuk mengembangkan proyek berskala global, dengan kondisi geografis yang ideal dan dukungan politik yang kuat.

“Prancis melihat Indonesia, terutama NTT, sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem energi baru yang berkelanjutan,” ujar Carine Lalmant, perwakilan Kedutaan Besar Prancis.

Tak hanya fokus pada pembangkitan listrik, kerja sama ini juga mencakup studi dekarbonisasi sektor maritim, dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, PT ASDP, dan PLN, sebagai bagian dari integrasi hidrogen hijau dalam sistem transportasi laut nasional.