Yunus Takandewa pun mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk memperkuat sistem informasi pertanahan serta membuka akses data kepemilikan tanah secara transparan. Ia juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan keakuratan informasi terkait status lahan guna menghindari konflik yang berulang.
Selain itu, pihak otoritas penyelenggara dan pengelola Labuan Bajo diharapkan lebih proaktif dalam menangani permasalahan ini agar pembangunan tidak menyisakan konflik di tengah masyarakat. Negara diminta jangan kalah dengan para mafia tanah yang ada di Labuan Bajo Manggarai Barat.
“Jika tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam menangani mafia tanah, maka investasi akan berjalan lambat. Padahal, sektor perhotelan dan rumah makan di Labuan Bajo sudah mulai berkembang pesat, bahkan beberapa hotel bintang lima sedang dalam proses pembangunan,” tambahnya.
Yunus Takandewa juga meminta Pemkab Manggarai Barat, untuk serius menggandeng investor dan memberikan jaminan keamanan dalam berinvestasi di Labuan Bajo, yang menjadi destinasi wisata kelas dunia, yang menjadi kebanggaan Indonesia, dan Provinsi NTT khususnya.
Tinggalkan Balasan