Kupang, KN – Komisi II DPR RI Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menghasilkan 3 rekomendasi penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Salah satunya adalah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025.
Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayud usai RDP pada Rabu (22/1/2025) siang, DPR RI dan Mendagri bersama KPU, Bawaslu dan DKPP juga sepakat, bahwa Kepala Daerah terpilih pada daerah yang masih bersengketa di MK akan dilantik pada periode berikut usai putusan MK.
“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Rifqinizamy Karsayud saat membacakan poin pertama rekomendasi rapat.
Tinggalkan Balasan