Ruteng, KN – Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena siap membantu Pemda Manggarai dalam menata ulang, RSUD dr. Ben Mboi Ruteng dengan cara memindahkan rumah sakit tersebut ke tempat yang baru (relokasi).
Melki Laka Lena menyampaikan hal tersebut saat berkampanye di tiga titik di Kabupaten Manggarai, Selasa (1/10/2024).
Menurut Melki, salah satu program Melki-Johni adalah NTT Sehat. Melalui program ini, Melki-Johni akan berupaya agar masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan secara baik.
Khusus di Manggarai, lanjut Melki, sudah ada pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Reo yang dia perjuangkan. Rumah sakit yang sudah diresmikan itu, kondisinya jauh lebih bagus dan bersih dibandingkan RSUD Ruteng.
“Itu hasil perjuangan yang saya lakukan bersama anak Seminari Kisol yang sekarang ada di Kementerian Kesehatan. Namanya Bung Ronald Mujur. Kami komunikasi dengan pak Heri Nabit kemudian kita bikin rumah sakit itu,” ujar Melki disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir mengikuti kampanye.
Melki menambahkan, setelah pembangunan RSP Reo sukses, dia bertekad membantu Pemda Manggarai untuk relokasi RSUD Ruteng. Pasalnya kondisi rumah sakit tersebut sudah sulit dikembangkan lagi.
“Prosesnya sudah mulai dan sudah disetujui. Tapi progresnya nanti saya cek lagi agar cepat terealisasi,” katanya.
Terkait rencana relokasi RSUD Ruteng, Melki Laka Lena mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Hery Nabit dan stakeholder lainnya di Pemda Manggarai untuk segera menyiapkan lokasi baru yang cocok.
“Prinsipnya Kementerian Kesehatan dan Komisi IX sudah sudah setujui ada relokasi atau pemindahan lokasi RSUD Ruteng. Jadi kita akan buat rumah sakit baru di Ruteng,” jelas Ketua Waketum DPP Golkar itu.
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta komunikasi dengan Bung Ronald Mujur di Kemenkes, Melki Laka Lena optimis progres relokasi itu tidak lama lagi akan terealisasi.
Selain relokasi RSUD Ruteng, Melki Laka Lena juga menyentil persoalan warga terkait tidak aktifnya Kartu BPJS Kesehatan.
“Bapa mama punya Kartu BPJS Kesehatan. Tapi saat berobat, petugas kesehatan bilang kartu itu sudah tidak aktif sehingga harus bayar mandiri. Persoalan seperti sudah banyak kami temui, tidak hanya di Manggarai,” sebut Melki.
Terkait persoalan ini, Melki memastikan pemerintahan Melki-Johni nantinya akan mengecek secara rutin agar tidak boleh ada warga NTT yang kartu BPJS Kesehatannya-nya tidak aktif.
“Mereka yang di Jakarta terkadang melakukan pengecekan secara berkala. Ada orang yang dianggap bisa bayar mandiri, mereka off-kan. Faktanya orang itu dalam kategori susah. Jadi kami pastikan seluruh masyarakat NTT masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan kartunya aktif,” ungkap Melki. (Tim)