Kupang, KN – Pasangan Cagub Cawagub NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma menghadiri kegiatan Deklarasi Pilkada Damai di markas Polda NTT, Selasa (24/9/2024).
Selain paslon yang dikenal dengan tagline MELKI-JOHNI itu, hadir juga paslon Ansy Lema dan Jane Natalia serta Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu.
Pantauan Koranntt.com, tiga Paslon yang hadir tampil di depan panggung untuk membacakan naskah Deklarasi Pilkada Damai. Berikut isi Naskah Deklarasi Pilkada Damai:
DEKLARASI PILKADA DAMAI TAHUN 2024
KAMI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BERJANJI : 1 SIAP MEWUJUDKAN PILKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL. 2. SIAP MELAKSANAKAN PILKADA YANG DAMAI, AMAN, TERTIB, DAN NYAMAN BAGI SELURUH RAKYAT NTT . 3. MENGEDEPANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DARIPADA KEPENTINGAN KELOMPOK DAN GOLONGAN
MEMATUHI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN MENGEDEPANKAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH PILKADA
MENOLAK SEGALA BENTUK UJARAN KEBENCIAN , HOAX, ISU SARA, PECAH BELAH, POLITISASI AGAMA DAN POLITIK IDENTITAS
MENDORONG SELURUH MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA KUPANG, 24 SEPTEMBER 2024
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga dalam sambutannya mengatakan, ada tiga makna yang terkandung dalam kalimat Deklarasi Pilkada Damai. Menurutnya, kata deklarasi berasal dari bahasa Latin diclare atau declarare, yang artinya menyatakan sesuatu dengan jelas.
Yang kedua, lanjut Silitonga, kata Pilkada merupakan perhelatan yang dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin NTT.
“Kemudian ada kata damai. Kata damai bukan hanya upaya yang kita lakukan, tapi kata damai yang paling penting adalah keputusan kita masing-masing untuk berdamai, maka perdamaian akan terjadi,” ujar Irjen Daniel Silitonga.
Dalam sambutannya, Kapolda NTT juga mengingatkan bahwa ASN, TNI/Polri merupakan kepompok yang netral. Sehingga selaku Kapolda NTT, ia menjamin bahwa ke depan baik Polri maupun TNI selalu netral dalam Pilkada 2024 ini.
Orang nomor satu di Polda NTT ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan isu SARA dalam proses kampanye mula tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
“Tidak menghina suku agama ras dan golongan, tidak menghasut, mengadu domba mengganggu ketertiban umum, mengancam atau menggunakan kekerasan, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menjanjikan atau memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye,” tegas Irjen Daniel Silitonga.
Penjabat Gubernur NTT Andriko Notosusanto menyampaikan, Deklarasi Pilkada Damai ini merupakan bagian dari upaya membangun tatanan nilai, norma dan etika dalam proses pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang semuanya mengikat untuk diwujudkan dalam perhelatan Pilkada tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur.
“Semangat dalam mewujudkan kampanye pilkada damai, aman dan tertib dituangkan dalam naskah bersama yang akan ditandatangi oleh semua pemangku kepentingan termasuk para Calon Kepala Daerah Pilkada 2024. Hal ini tentunya bukan sekadar formalitas dan seremonial belaka, melainkan memuat komitmen dan konsistensi kita semua dan seluruh Calon Kepala Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif selama proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Andriko.
Ia mengimbau kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Ad Hock, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Lapangan agar tetap bertindak sebagai wasit yang adil.
“Perlakukan semua Calon Kepala Daerah secara adil, dengan mengedepankan integritas, kemandirian dan sikap profesional,” terangnya.
Ia juga menyampaikan, Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) telah merilis Provinsi NTT sebagai salah satu dari lima Provinsi di Indonesia yang masuk kategori provinsi dengan tingkat kerawanan pilkada paling tinggi.
“Saya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya Penyelenggara Pemilu dan Aparat keamanan agar dapat membangun kerja sama sinergis dan mengambil langkah-langkah strategis, terpadu dan komprehensif untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi-potensi kerawanan pada Pilkada di NTT baik itu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota,” tegasnya.
Andriko meminta kepada Para Aparatur Negara baik TNI/Polri maupun ASN untuk tetap menjaga netralitas. “Saya juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024 dalam semangat persaudaraan. Pilihan politik boleh beda, tapi kita tetap satu dan bersaudara dalam satu ikatan Flobamorata. Pemungutan suara hanya berlangsung sehari, tapi persaudaraan dan kebersamaan kita akan tetap berlangsung sepanjang hayat,” pugkasnya.
Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menyampaikan, saat ini lebih dari 200 ribu warga NTT terancam tidak bisa memilih karena tidak punya KTP elektronik. Karena itu, dia mendorong semua Cakada di NTT untuk meminta para pendukungnya membuat KTP elektroni, agar bisa memilih di Pilkada 2024. (*)