Selanjutnya, BPPD NTT akan merumuskan dan meneruskan hasil Rakor ke BNPP pusat untuk dibahas dan ditetapkan dalam bentuk Perka BNPP untuk ditindaklanjuti menjadi program / kegiatan Kementrian/Lembaga tahun 2026.
“Hasil Perka BNPP tersebut juga diteruskan ke Gubernur NTT/Penjabat Gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi program/kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi NTT sesuai dengan kewenangannya, ” tandasnya.
Dikatakan Maxi Nenabu, peserta Rakor tidak hanya membahas kawasan perbatasan, namun turut membahas sejumlah potensi sumber daya alam unggulan di tiga daerah perbatasan prioritas tersebut.
“Selain itu Rakor tersebut juga membahas tentang identifikasi potensi unggulan di kawasan perbatasan khususnya di Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor untuk selanjutnya BPPD Provinsi NTT merumuskan untuk diteruskan ke OPD terkait supaya ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, ” bebernya.
Ia berharap hasil dari Rakor itu nanti memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan dan dapat terwujud kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara sesuai moto Pengelola Perbatasan; Kawasan Perbatasan Aman, Masyarakat Sejahtera.
Untuk diketahui,Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao yang diwakili Asisten I Setda Rote Ndao, Ir. Untung Hardjito.
Turut hadir pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembangunan kawasan perbatasan Rote Ndao seperti Bapelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas PUPR, PLN, seluruh camat di kawasan perbatasan Rote Ndao dan juga dari Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor yang berjumlah 90 orang. (*/ab)
Tinggalkan Balasan