Kupang, KN – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Emelia Julia Nomleni resmi mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTT, Jumat (26/4/2024).

Emy Nomleni tiba di Kantor DPW PAN NTT sekira pukul 10.30 WITA didampingi oleh tim pemenang dan sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan NTT juga pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Kupang.

Kedatangan Emy Nomleni disambut langsung oleh Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan bersama Sekretaris DPW PAN NTT Marthen Lenggu serta sejumlah pengurus DPW PAN NTT dan tim Desk Pilkada DPW PAN NTT.

Dalam keterangan pers kepada wartawan usai mendaftar, Emy Nomleni mengatakan, dirinya merasa gembira bisa melewati proses pendafataran di PAN.

Ia menegaskan, bahwa proses pendaftaran yang dilalui hari ini adalah proses bersama antara PDI Perjuangan bersama PAN.

“Hari ini PDI Perjuangan tidak bisa ada di dalam perjalanan sendiri. Kami butuh koalisi dan kami menerima dengan tangan terbuka, ketika Pak Ketua PAN (Ahmad Yohan) bersama teman-teman PAN membuka ruang untuk ada di dalam proses. Sehingga kami menghormati proses itu, dalam konteks bahwa yang dinamakan dengan komunikasi ini, salah satunya adalah kita taat kepada aturan-aturan main dalam setiap partai, dan hari ini kita ada bersama-sama,” ujar Emy Nomleni kepada wartawan.

Emy berharap usai mendaftar, PDI Perjuangan dan PAN akan berada di dalam sebuah proses komunikasi yang memberikan kemungkinan-kemungkinan bahwa PDI Perjuangan dan PAN akan berjalan bersama.

“Ini bukan soal pilihan, tapi kan kita menganalisa semua hal di dalam proses ini. Setiap partai politik tentu punya punya apa namanya kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan di situlah kita menganalisa untuk kita berproses bersama,” tuturnya.

Emy yang juga adalah Ketua DPRD Provinsi NTT ini menyatakan, ke depan ia tetap membuka komunikasi politik dengan partai lain.

Terkait mencuatnya nama kader PDI Perjuangan lain yang ingin maju di Pilgub NTT, Emy Nomleni menegaskan, dirinya menghormati keputusan politik tersebut.