Dari kunjungan tersebut, ia menemukan ada keluarga yang memiliki kartu PKH, namun masa berlakunya sudah habis, shingga tidak terdafatar sebagai penerima bantuan.
“Ini yang sedang kita proses untuk kita bantu. Karena ada sekitar 150 KK berisiko. Sehingga kita harus bergerak cepat memberikan pelayanan kepada mereka,” terangnya.
Untuk tahun 2024, Pemprov NTT akan fokus melayani bayi balita T, sehingga jangan smpai balita-balita tersebut jatuh ke dalam kondisi bayi gizi buruk.
“Guna menurunkan angka Stunting, ada program sanitasi MCK dan sumur Bor yang dibangun oleh pemerintah pusat. Kita harapkan sumur bor dan MCK akan mendorong tidak hanya sebagai air baku, tapi juga menggenerate peternakan dan pertanian. Dan kita harapkan kehidupam ekonomi masyarakat akan terungkit dengan adanya fasilitas tersebut,” ucap Ayodhia Kalake.
Ia menambahkan, strategi penanganan Stunting tahun ini akan memprioritaskan Kabupaten atau daerah yang angka Stuntingnya masih tinggi.
“Kita coba intervensi dari semua sektor untuk menurunkan angka stunting di NTT. Kita juga punya tim percepatan penurunan Stunting untuk penanganan secara spesifik dan intensif. Sehingga diharapkan proses penurunan angka Stunting dapat berjalan dengan baik,” pungkas Ayodhia Kalake. (*)
Tinggalkan Balasan