Anaci menyebutkan sampai saat ini mayoritas warga di lokasi tersebut belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH). “Kami ada puluhan KK di sini. Kalau mau bilang saya sudah dapat PKH, tetapi seperti keluarga yang lain ini belum dapat,” ungkap Anaci yang sehari-harinya tinggal di gubuk yang dibangun di lokasi jalur hijau tersebut.
Ia berharap ke depan, semua KK yang ada di lokasi tersebut dapat tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Caleg Perindo Nomor urut 7 dari Daerah Pemilihan Kecamatan Kelapa Lima, Semy Balukh mengatakan hal ini cukup urgen karena sebagai pemulung mestinya menjadi orang-orang yang diprioritaskan untuk dibantu.
Ia juga mengatakan APBD Kota Kupang ini sangat cukup untuk memberikan operasional bagi petugas Dinas Sosial maupun kelurahan untuk mendata dan memasukkan warga dengan kategori ekonomi lemah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Pemulung juga warga yang punya hak, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. Pemkot tak bisa tinggal diam. Perlu adanya kesetaraan anggaran ke Dinsos juga, sehingga pendataan DTKS bisa berjalan tepat dan menjangkau semua warga,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan