“Kita harus jujur akui, anggota DPRD kita kurang maksimal dalam melakukan fungsi kontrol, mereka kehilangan peran mewakili suara rakyat di lembaga itu,” tegas Edi.
Dia pun meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai agar jalankan fungsi kontrol supaya slogan perubahan benar-benar dijalankan, jangan sampai itu hanya selogan semata.
“Kalau saya ikuti soal polemik THL awal-awalnya DPRD kritis, saya salut dan harusnya dipertahankan. Jangan sampai kekritisan mereka itu hanya formalitas, formalitas artinya hanya di forum itu tapi dibelakang mereka lobi-lobi minta proyek, itu tidak boleh karena DPRD yang minta proyek itu pasti jongos dari eksekutif, mereka tidak akan kritis kalau sudah dapat proyek. Nah itu yang saya minta DPRD itu jangan jadi jongosnya bupati,” terangnya
Tidak hanya itu ia juga menjelaskan bahwa pada satu bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 maret 2022, sejumlah DPRD dari partai pengusung menentang soal kebijakan Bupati Heri menempatkan sejumlah THL di beberapa instansi kabupaten.
Tinggalkan Balasan