Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) IV, di Aula Hotel Imma Kupang, Selasa 28 September 2021.
Tujuan pertemuan Bakohumas, merupakan upaya dari Pemprov NTT untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang memiliki tujuan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.
Terbentuknya TPAKD adalah wujud dari keinginan pemerintah untuk hadir dalam merespon kebutuhan rakyat, terutama dalam membuka akses keuangan.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT, DR. Drs, Jusuf L. Rupidara, M.SI, mengatakan, TPAKD bukan tergolong dalam sebuah sistem birokrasi. Namun dapat mengakomodir semua lembaga untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
Menurutnya, sistem kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus mengikuti program kerja yang telah ditentukan. Dimana program yang dijalankan telah mencapai target, maka secara otomatis pekerjaan dari TPAKD akan dinyatakan selesai.
“Jika dalam tempo waktu tertentu targentnya sudah tercapai, maka akan selesai. Sehingga proses kerjanya harus secara kolaboratif, dan bekerja sesuai program,” jelasnya.
Dia menjelaskan, percepatan pertumbuhan ekonomi bukan hanya menyangkut material atau kuantitatif semata. Tetapi merupakan sebuah adaptif yang memiliki kepekaan terhadap keadaan di daerah.
“Jadi tugas pokoknya harus membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, demi mendorong percepatan performa tim,” terangnya.
Meski ditengah pandemi COVID-19, kata dia, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat tetap mengukuhkan tim TPAKD pada 27 Agustus lalu di Pulau Semau, dengan membentuk tim dari 22 Kabupaten/Kota se-NTT.
“Karena ini merupakan sebuah proses adaptif untuk meningkatkan ekonomi daerah. Salah satunya mengembangkan kualitas pelaku UMKM. Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat (Pempus),” tandasnya.
Ketua Harian Kadin NTT, Theodorus Widodo, menjelaskan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Karena pelaku UMKM memiliki peran vital untuk menopang ekonomi masyarakat.
“Sehingga UMKM dijuluki sebagai si kecil yang memiliki peran yang sangat besar. Karena mereka kita butuhkan hampir setiap hari,” terangnya.
Dia menyebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, seperti yang telah diaksanakan pada tahun sebelumnya.
OJK akan mengadakan 500 lebih kegiatan, dengan menghadrkan peserta sebanyak 42.000 orang, untuk mensosialisasikan terkait kredit dan bisnis mecing bagi pelaku UMKM.
“Ini merupakan program khusus yang akan dilakukan OJK pada bulan Oktober mendatang. Karena saat ini UMKM kita masih susah mengakses modal untuk usaha mereka,” ucapnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga harus sosilisasikan aplikasi Sistem Informasi Data Online (Si Donal) kepada pelaku UMKM, sehingga dapat mengakses berbagai informasi terkait UMKM.
“Apakah semua pelaku usaha tahu tentang fasilitas yang disiapkan pemerintah. Dan pemerintah harus siapkan RAP khusus bagi pelaku UMKM demi mengembangkan produk mereka,” tandasnya. (*)
