Kupang, KN – Setelah lebih dari satu tahun dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) direksi, publik kini menanti penetapan direksi definitif Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru, melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Proses seleksi yang dimulai sejak Mei hingga Juni 2025 silam, belum juga melahirkan direksi yang defenitif. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat RUPS Luar Biasa Bank NTT pada 13 Mei 2025, mengumumkan sejumlah calon direktur dan komisaris Bank NTT.
Dalam RUPS LB, Gubernur NTT bersama semua pemegang saham berhasil memutuskan sejumlah nama, untuk dicalonkan menjadi direksi.
RUPS LB di hari yang sama juga menetapkan sejumlah nama menjadi calon Direksi Bank NTT yang telah diusulkan ke OJK untuk mengikuti fit and proper test. Mereka adalah Charlie Paulus dan Yohanis Landu Praing yang menjadi calon Direktur Utama Bank NTT.
Calon Direktur Umum dan SDM: Rahmat Saleh Bobby, calon Direktur Kredit: Alo Geong, calon Direktur Informatika dan Teknologi: Sonny Pelokila, calon Direktur Treasury dan Keuangan: Heru dari Bank Artha Graha, dan calon Direktur Dana: Siti Aksa.
Nama-nama yang ditetapkan dalam RUPS LB Bank NTT sedang menunggu persetujuan OJK untuk ditetapkan sebagai Direksi definitif.
“Setelah direksi baru diputuskan oleh OJK, mereka segera bertemu lagi dengan kami untuk membahas rencana bisnis bank bersama semua pemegang saham yang ada di Bank NTT,” kata Gubernur Melki Laka Lena dalam jumpa Pers bersama awak media, usai RUPS LB, 13 Mei 2025.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur NTT Melki Laka Lena juga menyoriti deviden Bank NTT yang dinilai terlalu kecil. Gubernur Melki menyebut, Bank NTT memiliki aset sebesar Rp16 triliun namun memberikan dividen yang tergolong kecil.
“Dividen yang bisa dikasi, saya lihat kecil, karena memang tadi seperti teman-teman Bupati sampaikan, mengakomodasi tim sukses dalam berbagai hal termasuk urusan BUMD seperti Bank NTT,” ujarnya dalam RDP bersama Komisi II DPR RI belum lama ini.
Sebagai solusi, Gubernur Melki bersama para bupati dan Wali Kota Kupang telah sepakat untuk menyerahkan pengelolaan Bank NTT kepada kalangan profesional di bidang perbankan dan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pendekatan profesional diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kontribusi Bank NTT bagi pembangunan daerah. “Lebih baik kita kasi kepada perbankan dan ekonom saja yang urus Bank NTT, nanti kami ambil di deviden,” tegasnya.
Semangat baru Gubernur Melki Lak Lena bersama para pemegang saham lainnya memang patut diapresiasi. Mereka menginginkan pengelolaan Bank NTT yang lebih profesional, jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan.
Menurut informasi yang diterima media ini, sudah dua calon Komisaris Bank NTT yang telah melalui tahap fit and proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka berasal dari latar belakang profesional perbankan nasional, akademisi, dan internal Bank NTT sendiri.
Komite Remunerasi Nasional (KRN) Bank NTT Frans Gana menyampaikan, semua nama-nama para calon direksi maupun komisaris sudah diajukan sejak bulan Juni 2025 lalu.
“Semua sudah diajukan. Secara aturan, pertengahan bulan Agustus nanti sudah dilakukan fit and proper test. Kita tunggu saja,” jelas Frans Gana, Kamis 31 Juli 2025.
Frans Gana menegaskan, Yohanis Landu Praing yang saat ini menjabat Plt Direktur Utama Bank NTT, diusulkan untuk mengisi jabatan Direktur Utama. Sedangkan Rahmat Boby Saleh, kata dia, diusulkan menjadi calon Direktur Umum dan SDM Bank NTT. Keputusan itu sudah disepakati dalam RUPS. “Pak Rahmat diusulkan sebagai calon Direktur Umum dan SDM,” tegasnya.
Masa jabatan direksi baru ini akan berlaku untuk periode 2025–2029, periode yang dinilai krusial untuk transformasi digital dan ekspansi layanan Bank NTT, di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.
Masyarakat kini menunggu, bukan hanya nama, tetapi juga arah baru yang akan dibawa oleh kepemimpinan Bank NTT yang baru ke depan. Utamanya adalah, Bank NTT harus solid dan bersatu untuk mengeksekusi visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma di bidang perekonomian masyarakat. (*)