Kupang, KN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT di tahun 2026, Kamis, 26/06/2025.
Target PAD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2026 sebesar Rp.2,8 Triliun atau meningkat 2 kali lipat dari Tahun 2024 (Rp1,4 T), sehingga diharapkan semua pihak harus bekerja extraordinary agar target PAD di tahun 2026 dapat tercapai.
Terkait dengan itu Plt. Dirut Bank NTT, Yohanis Landu Praing, mengatakan, Bank NTT mendukung penuh rencana pemerintah mengoptimalisasi PAD NTT di tahun 2026.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan PAD maka salah satu sektor penting yang harus dibenahi adalah sektor pajak dan retribusi, sehingga untuk saat ini Bank NTT sedang melakukan sinergitas dan integrasi terkait dengan pembayaran pajak daerah dan pembayaran retribusi demi meningkatkan PAD.
“Nah, dukungan yang kami berikan adalah bagaimana kami bisa memfasilitasi penerimaan digital atau elektronifikasi, dalam rangka Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Yohanis Landu Praing.
Ia menjelaskan, terkait dengan pajak saat ini Bank NTT sedang mengoptimasi penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan, retribusi pasar, retribusi sampah, dan pajak-pajak lainnya, guna meningkatkan PAD NTT.
Selain itu ia juga mengatakan masih ada sektor penting lainnya yang menurutnya saat ini belum maksimal yaitu pajak hotel dan restoran, SP2D online, e-Samsat, integrasi tagihan, sistem informasi pemerintahan daerah, pajak daerah, sehingga perlu dimaksimalkan.
“Ini sangat penting sekali, sehingga itu kami akan lakukan dan sekarang telah kami lakukan. Dan saat ini juga kita sedang berkoordinasi dan berintegrasi dengan teman-teman di Badan Aset terkait dengan penerimaan-penerimaan yang akan diterima oleh pemerintah provinsi,” tegas Praing.
Selain pajak daerah, Bank NTT juga menggenjot PAD lewat pengembangan potensi ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang menurut Praing, menjadi prioritas Bank NTT, diantaranya mendukung layanan keuangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di NTT.
Terkait dengan pembinaan UMKM, Bank NTT saat sedang melakukan verifikasi terkait dengan platform KUR yang akan diterima Bank NTT dari kementerian UMKM, yaitu sebesar Rp1 Triliun, sehingga bisa cepat direalisasikan dan nanti akan berdampak juga pada peningkatan usaha atau produk UMKM yang berimbas pada peningkatan PAD.
“Ya, untuk produk UMKM sendiri pembinaan kami ada 238 UMKM. Di antaranya kuliner 150, griya 35, tenun 19, dari jasa ada 32, perkebunan dan pertanian ada 2,” terang Praing.
Untuk kontribusi terhadap peningkatan infrastruktur, Bank NTT juga melakukan pembiayaan berupa pinjaman daerah dan ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten, termasuk juga dengan pemerintah Provinsi.
“Hingga tahun 2024 ini beberapa fasilitas kredit UMKM telah kami lakukan, yang mana totalnya ada Rp1,8 triliun dengan 10.600 NOA,” ujarnya.
Lebih lanjut Praing mengatakan terkait dengan pemanfaatan kanal pembayaran, Qriss, EDC, mobile banking, dia bisa, loko dia bisa, seluruh transaksi bisa dilakukan melalui Mobile Banking, EDC, Qriss, dan juga yang lainnya.
Sementara berkaitan dengan efisiensi dan stabilitas dalam pengolahan keuangan, Bank NTT berkolaborasi dengan OPD-OPD yang ada, baik itu di kecamatan, kota, dan juga desa menggunakan sistem CMS yang terintegrasi langsung, agar pelaksanaan pembayaran bisa dilakukan dengan cepat, akurat, serta pajak bisa terdistribusi langsung dengan sendirinya di rekening pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (*/ab)